Mutasi Dibatasi Demi Netralitas ASN

0
Irwan. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan menyebutkan surat edaran (SE) Bawaslu RI yang mengingatkan Bupati soal pasal 71 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada untuk menjaga netralitas ASN. Dalam ketentuan itu, Bupati dilarang melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri.

“Ketentuan ini juga berlaku di semua daerah yang melaksanakan Pilkada, kendati Bupati tidak kembali maju mencalonkan diri,” kata Irwan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis, 9 Januari 2020.

Namun Irwan mengaku, saat ini Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk mengawasi netralitas ASN karena belum memasuki masa kampanye. Sehingga kewenangan untuk mengawasi ini diserahkan kepada Inspektur sebagai pengawas internal bagi ASN. “Tapi Bawaslu RI berkewajiban untuk mengingatkan kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 ini sesuai ketentuan undang – undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah,” jelas Irwan.

SE Bawaslu RI ini, diakui Irwan diterima pihaknya pada 30 Desember 2019 lalu. SE ini kemudian dilanjutkan ke Bupati setelah dipelajari lebih lanjut pada 31 Desember 2019. “Surat himbauan ini kami langsung lanjutkan ke Bupati sehari setelah kami terima suratnya,” ungkapnya.

Dalam pasal 70 dan 71 UU no 10 tahun 2016 yaitu larangan melibatkan ASN, TNI/Polri, kepala Desa dan perangkat Desa. Termasuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larang mutasi 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Begitu juga dengan program dan kegiatan Pemda juga dilarang hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Untuk calon petahana yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten. Bila bukan petahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Tapi bagi pejabat yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta. (ula)