Rawan, Sekolah Harus Pahami Batasan Pungli

0
H. Rumindah (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB ) – Sektor pendidikan jadi salah sektor rawan kejadian pungutan liar (pungli). Hal itu berdasarkan catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB, di mana selama 2019 sektor pendidikan paling banyak menuai pengaduan. Oleh karena itu pihak sekolah harus memahami batasan terkait Pungli.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, ditemui di ruang kerjanya, Selasa 7 Januari 2020 mengatakan, pihak sekolah harus memahami mengenai pungli. “Mereka harus jelas memahami mana yang pungli dan mana yang tidak. Mereka (sekolah) harus paham mana batasan pungli di sekolah,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ombudsman mencatat, sedikitnya 40 laporan sektor pendidikan yang masuk dan menduduki peringkat pertama, meski dibandingkan tahun lalu secara kuantitas menurun. Indikasi yang jadi  temuan seperti pemotongan beasiswa Bidik Misi, pemotongan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP/BSM), pungutan uang Praktik Kerja Industri (Prakerin), uang komite. Selain itu, indikasi pungutan pada pelaksanaan PPDB, penahanan ijazah di sejumlah sekolah. Bahkan masih ditemukan indikasi penjualan buku oleh guru atau sekolah.

Rumindah juga mengatakan, ada sekolah yang benar-benar tidak paham mengenai pungli. Namun, ia juga mengakui tidak jarang sekolah juga memahami hal itu. “Yang paham mengenai pungli dan tidak disiplin maka akan kacau pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui terpisah di ruang kerjanya, Selasa, 7 Januari 2020 mengatakan, pihaknya sudah mengarahkan seluruh aparatur khususnya di sekolah untuk berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jika sekolah berpedoman pada aturan, maka tidak akan ada masalah.

“Untuk pengelolaan keuangan semua sudah ada, terkait pengelolaan BOS sudah ada petunjuk teknis, yang diatur melalui Permendikbud sangat rinci dan sangat jelas. Kaitannya pengelolaan dan pungutan dari orang tua peserta didik pun sudah ada pedoman pelaksanaannya. Selama mereka berpegangan pada pedoman, petunjuk teknis itu, maka semuanya menjadi clear karena sudah ada dasarnya,” ujarnya.

Jika terjadi kasus tertentu, Abdurrosyidin mengatakan pihaknya bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan agar tidak boleh hal itu dilakukan. Ia mencontohkan bagi siswa penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh dilakukan pungutan dalam bentuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Meski demikian, terkait dengan pungli, Abdurrosyidin juga menyampaikan bahwa dalam pembiayaan pendidikan ada juga istilah biaya pribadi peserta didik. Ia mencontohkan dalam hal mengikuti prakerin ke luar kota atau luar daerah, untuk biaya transportasi ditanggung secara pribadi. “Biasanya dikumpulkan di sekolah. Kalau kasus seperti itu diperbolehkan,” katanya.

Ia juga menyinggung terkait sumbangan. Menurutnya, jika istilah sumbangan yang digunakan malah menetapkan nominal, waktu, dan bentuknya maka hal itu tidak diperbolehkan. Selain itu, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) juga tidak diperbolehkan. “Namanya sumbangan, kalau bahasa saya, seperti kotak amal di masjid, jadi silakan saja mau nyumbang apapun dan berapapun. Kalau sumbangan itu bebas merdeka, tidak ditentukan,” pungkas Abdurrosyidin. (ron)