Mutasi di Sumbawa Dipastikan Tak Lewati Batas Waktu

0
Hasan Basri (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB)– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM memastikan pelaksanaan mutasi di Pemkab Sumbawa tidak akan melewati batas waktu. Sesuai dengan aturan dalam rangka Pilkada, pelaksanaannya enam bulan sebelum penetapan calon.

“Paling lambat tanggal 7 Januari mutasi. Tidak lewat dari batas waktu. Karena sesuai dengan aturan yang untuk Pilkada itu, harus enam bulan sebelum penetapan,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruangannya, Kamis 2 Januari 2020.

Menurut Sekda, untuk Pansel pimpinan 4 OPD lowong sudah diumumkan yang masuk dalam tiga besar. Terhadap hasil seleksi, sudah dikirimkan ke Komisi ASN. Bahkan Komisi ASN juga sudah memberikan rekomendasi untuk memilih salah satu dari tiga besar tersebut. Karena dinilai pansel sudah sesuai dengan ketentuan. “Yang lulus pansel tiga besar itu sudah kita kirim ke KASN.  Dari KASN sudah kembali ke kita. Tinggal prosesnya dipilih salah satu diantara tiga itu,” terangnya.

Proses tersebut, lanjutnya, tidak akan melewati tanggal 7 Januari mendatang. Sehingga pelantikan nantinya tidak melebihi batas waktu.  “Itu prosesnya jangan sampai lewat tanggal 7. Itu masih lama. Ini baru tanggal 2, dipastikan tidak melebihi,” tandasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sumbawa melalui Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Hamdan Safi’i, mengingatkan kepada Pemkab Sumbawa terkait larangan pergantian jabatan atau mutasi pejabat terhitung 8 Januari 2020. Sesuai PKPU Nomor 16 tahun 2019. Bawaslu pun telah bersurat kepada Pemkab terkait himbauan dimaksud. “Sesuai PKPU Nomor 16 tahun 2019, pentapan calon terhitung 8 Juli 2020. Berarti larangan mutasi jabatan terhitung 8 Januari 2020,”jelasnya.

Imbauan ini merujuk pada UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pasal 71 ayat 2 UU Pilkada dimaksud tegas menyatakan dengan kata dilarang untuk Bupati dan Wakil Bupati melakukan pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Namun ada pengecualiannya, ketika mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri terkait. (ind/arn)