Menunggak Kerugian Negara, Lima OPD Diadili TPTGR

0
Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diadili Majelis Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Instansi itu disidang untuk penyelesaian tunggakan kerugian negara yang masih tercatat jadi temuan.

OPD itu di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Sekretariat DPRD NTB. Pelaksanaan sidang berlangsung di lantai dua gedung Inspektorat Provinsi NTB.

Menurut Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, sidang dihadiri langsung lima entitas penunggak kerugian negara tersebut.

Hasil klarifikasi, OPD ini sudah menutup kerugian negara / daerah tersebut dengan menyetor ke kas daerah.  Namun pihaknya belum mendapat angka pasti terkait jumlah penerimaan yang bersumber dari setoran. Karena OPD tidak menunjukkan bukti setoran, sehingga jadi dasar input rekapan penerimaan.

“Sejak mereka (entitas, red) terima surat undangan majelis (TPTGR) ternyata ada sebagian langsung setor.  Tapi tadi mereka belum membawa tanda bukti setoran yang menjadi acuan kita, bahwa sudah selesai membayar,” kata Ibnu Salim.

Setelah semua setoran direkap, akan diketahui angka penerimaan pembayaran piutang daerah dari sejumlah OPD tersebut. Tidak hanya dari kalangan instansi pemerintah, Ibnu Salim memastikan akan menyampaikan juga hasil tagihan pihak ketiga.

Sebelum sidang TPTGR, diawali dengan panggilan dilayangkan kepada sejumlah pihak.  Selain OPD  penunggak, juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Temuan juga tercatat pada pihak ketiga atau rekanan.

Para penunggak akan diadili dan diklarifikasi item per item temuan kerugian yang belum dilunasi dengan nilai bervariasi. Para penunggak yang  belum melunasi, akan diklarifikasi alasan dan diberikan tenggat waktu sesuai aturan penyelesaian agar tidak menjadi temuan berlarut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp 17 miliar, dari total 78 miliar temuan selama 5 tahun terakhir.  Proses penagihan kini terpusat Inspektorat yang menjadi markas  TPTGR, beralih dari BPKAD  Provinsi NTB.

Sidang majelis TPTGR sebagaimana agenda Desember tahun 2018 lalu akan dipimpin Sekda Provinsi NTB, dengan anggota majelis Inspektorat dan BPKAD. Hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta penunggak kerugian. Saat ini  instansi dan pihak swasta penunggak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kerugian hingga Desember.

“Dalam keputusan sebelumnya, ada yang diberikan waktu sampai Oktober, November, bahkan Desember,” jelasnya.

Setelah batas waktu penyelesaian itu berakhir, dipastikan pihaknya langsung menjadwalkan sidang TPTGR jika masih ada yang belum beritikad melunasi. Saat ini, kata Inspektur, timnya masih terus melakukan update jumlah setoran yang masuk.

Dalam catatan Inspektorat NTB saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun rata-rata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih.  Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18 , masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen.

Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen. Sementara temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp 36.352.426.511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen.

Sekretariat TPTGR telah merekap data secara lengkap dan akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR.  (ars)