TP4D Temukan Proyek Jembatan Nasional Bermasalah

Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  menemukan masalah pada proyek pengerjaan jembatan penghubung jalan nasional di Sembalun, Lombok Timur.  Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar di tiga titik, dua diantaranya progres rendah. Jika terus bermasalah, Kejaksaan mengancam mencabut pendampingan.

Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya  pergantian Jembatan Longken,  pergantian Jembatan Koko Segara dan  pergantian Jembatan Tampes.

‘’Dari kegiatan monitoring TP4D, Jembatan Longken dan Jembatan Tampes menjadi atensi  karena pekerjaan tersebut terlambat dari schedule yang dibuat. Progres hingga kini masih mencapai 14  persen dan terjadi deviasi minus,’’ kata Kepala Seksi TP4D Bidang Intelijen Kejati NTB, Erwin Indrapraja, SH.,MH kepada Suara NTB, Sabtu (31/8).

Atas temuan itu, TP4D sudah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan supervisi dan penyedia jasa. Pemanggilan untuk membahas percepatan pembangunan jembatan tersebut. Pihaknya juga merekomendasikan penyedia jasa segera bekerja secara profesional untuk  mengejar diviasi minus, namun tentusaja meperhatikan kualitas jembatan.

‘’Kalau memang penyedia tidak memenuhi rekomendasi TP4D, maka TP4D akan mencabut pendampingan dan merekomendasikan PPK mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tersebut,’’ tegasnya. Salah satu sikap tegas dimaksud, dengan merekomendasikan pemutusan kontrak karena dianggap bermasalah.

Tertera dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  paket jembatan ini disebut penggantian Jembatan Longken Cs dengan nilai Rp 45.669.823.000. Pelaksanaan pekerjaan di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sampai Desa Tampes, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

TP4D menilai, pelaksana proyek PT.Abdi Mulia Berkah tidak bekerja dengan maksimal dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai jadwal.

Sehingga pihaknya merekomendasikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menegur dan membuat surat peringatan terhadap  perusahaan tersebut.

Menurut rencana, pekan depan TP4D akan melakukan monitoring ulang untuk melihat perkembangan pembangunan Jembatan Longken dan Tampes. (ars)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

0
Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival (e-VOA) https://www.indonesia-evoa.com muncul di pencarian teratas mesin pencari google, warga negara asing diminta berhati-hati. Sebelumnya...

Latest Posts

Imigrasi Luncurkan Situs Resmi Pengurusan e-VoA

Mataram (suarantb.com) Situs palsu pengurusan elektronik visa on arrival...

Kolaborasi Srikandi BRI dan BUMN, Bahu Membahu Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur

Cianjur (suarantb.com) – Dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,...

Unisma Raih Dua Kategori Anugerah Kampus Unggulan

Malang (suarantb.com)Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Perguruan tinggi dengan...

Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) - Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten...