Tiga Raperda Ditetapkan DPRD Lotim

0
Rapat paripurna penetapan tiga Raperda di Ruang Sidang DPRD Lotim, Selasa (30/7). (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyetujui tiga buah rancangan peraturan daerah (raperda), dua raperda atas inisiatif dewan dan Raperda APBD Perubahan tahun 2019, serta Raperda Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Raperda tersebut ditetapkan  dalam Rapat Paripurna XIII rapat IV masa sidang III tahun 2019, Selasa, 30 Juli 2019.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Faelori, SE., didampingi Ketua DPRD Lotim Raden Rahardian Soedjono dan dua Wakil DPRD Kabupaten Lotim bahwa DPRD menilai Raperda Kabupaten Lotim tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Lotim Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan  yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah.

Dewan meminta kepada bupati, setelah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama untuk secepatnya menyampaikannya ke Gubernur NTB untuk dievaluasi.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam pendapat akhir terhadap pembahasan dan penetapan  dua raperda usul inisiatif DPRD dan APBD Perubahan tahun 2019 mengingatkan setelah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan masa Tahun 2019, di penghujung jabatan DPRD Periode 2014-2019 disepakati pula Raperda usul inisiatif DPRD dan penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019.

Menurut Sukiman, penetapan dua raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Perlindungan Produk Lokal dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, barulah dapat dilaksanakan pada rapat paripurna. Apalagi adanya kewajiban fasilitasi terlebih dahulu terhadap kedua raperda sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. Bupati berharap kehadiran kedua regulasi tersebut menjadi titik awal perlindungan bagi keberadaan produk lokal yang selama ini belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah. Begitu pula terhadap pengelolaan pasar modern yang selama ini dikeluhkan pengusaha kecil dan UMKM.

Sementara itu terkait Raperda APBD perubahan, bupati menyebut hal ini dilakukan di antaranya untuk penyesuaian asumsi dasar, karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan adanya perkembangan kebutuhan yang baru untuk mewujudkan program pada tahun berkenaan. Selain itu, tidak ada hal krusial yang menjadi perbedaan pendapat mengenai materi perubahan anggaran, baik dari struktur pendapatan maupun struktur belanja.

Di sisi lain, masukan-masukan dan saran dalam pembahasan raperda yang disampaikan oleh anggota DPRD merupakan wujud sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Lotim. Bupati berharap penetapan APBD Perubahan tahun 2019 yang lebih awal ini mempercepat realisasi indikator pembangunan yang telah ditetapkan bersama dalam RPJMD Tahun 2018-2023. (yon)