DPRD Lotim Setuju KLS Dibentuk

0
Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy bersama pimpinan DPRD Lotim melakukan penandatanganan persetujuan persiapan pembentukan KLS yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lotim, Selasa (30/7). (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) bersama DPRD Lotim melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait pembentukan persiapan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Posisi saat ini dipahami menunggu moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dibuka kembali oleh pemerintah pusat.

Ditemui di Selong, Selasa, 30 Juli 2019, Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy mengatakan, rencana pembentukan DOB KLS yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lotim sudah diperjuangkan sejak tahun tahun 2010. Dari awal perjuangan sampai saat ini, semua rekomendasi sudah didapatkan baik dari DPRD Lotim, provinsi, gubernur, tokoh masyarakat dan kajian-kajian secara akademis. Sehingga posisi saat ini tinggal menunggu waktu moratorium pembentukan DOB dibuka oleh presiden.

Apabila moratorium dibuka, kata bupati, maka Pemkab Lotim bersama DPRD akan lanjut memasukkan pembentukan KLS karena semua persyaratan lengkap. Bahkan kajian terakhir yang diberikan oleh Universitas Brawijaya sudah dinyatakan layak. “Insya Allah menurut informasi akan ada pembukaan moratorium,” sebut bupati.

Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono mengatakan bahwa komitmen Pemda Lotim untuk tetap dan terus mempejuangan KLS sejalan dari visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 yakni mewujudkan Lotim adil, sejahteran dan aman. Sehingga salah satu langkah yang dilakukan berupa pemekaran wilayah supaya pelayanan publik lebih maksimal.

Disamping itu, kata politisi partai Demokrat ini, komitmen Pemda Lotim untuk pembentukan KLS ini mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di 8 kecamatan yang akan masuk wilayah KLS, di antaranya Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, Jerowaru, Sikur, Terara dan Montong Gading yang dibuktikan oleh musyawarah desa yang menyetujui pembenukan KLS. “Secara administari pembetukan KLS ini sudah lengkap. Baik kajian-kajian maupun lainnya sudah mendapat dukungan dari DPRD NTB, gubernur, DPR RI yang sudah terlampir dalam dokumen resmi,” terangnya.

Apabila KLS terbentuk, lokasi ibukota di wilayah Pandandure Kecamatan Terara. Maka dari itu, Pemda Lotim memberikan dana untuk persiapan KLS untuk tiga tahun dan menyerahkan sarana prasanana, personel untuk daerah persiapan. Apabila dalam kurun waktu tiga tahun DOB KLS dinyatakan mandiri, maka proses penganggaran dapat dilepas. Begitupun sebaliknya apabila tidak bisa mandiri dalam waktu tiga tahun itu, akan dikembalikan ke kabupaten induk. (yon)