Rekaman Persidangan Kasus BPR NTB Diserahkan ke KPK

0
Koordinator Tim Pemantauan Persidangan KPK, Joko Dumadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tim Pemantauan Persidangan KPK, mengirim rekaman hasil persidangan dugaan korupsi merger PT. Bank BPR NTB ke KPK. Langkah ini dilakukan, untuk mendorong lembaga antirasuah menindaklanjuti kasus ini dengan tuntas.

Seperti terungkap dalam persidangan, disebutkan sejumlah oknum pejabat Pemprov NTB dan oknum anggota DPRD NTB diduga menerima aliran dana terkait proses merger BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Nilainya disebutkan mencapai Rp700 juta lebih dari total kerugian Rp 1,1 miliar lebih seperti terungkap dalam persidangan.

‘’Rekaman persidangan BPR sudah ada di tangan KPK. Jadi setiap selesai sidang kita kirim ke KPK,’’ kata Koordinator Tim Pemantauan Persidangan KPK, Joko Dumadi, SH,MH kepada Suara NTB, Rabu, 10 Oktober 2018.

Modal mendorong kasus itu ke KPK adalah rekaman di persidangan.  Sebab dalam setiap proses jalannya persidangan, KPK melalui tim monitoring, lengkap  dengan CCTV, recorder, server, terus melakukan pemantauan. Hasilnya dikirim ke lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya menjadi alasan pemantauan persidangan, karena kasus ini menjadi perhatian publik. Termasuk dalam proses persidangan,  terekam fakta mencuatnya peran sejumlah pihak,  termasuk oknum pejabat Pemprov sampai anggota DPRD NTB.

Setiap usai merekam persidangan, pihaknya  tetap memberikan catatan khusus soal kasus tersebut dan hubungannya dengan fakta menarik di persidangan. Di mana, catatan tersebut berisi tentang fakta-fakta  di persidangan yang perlu mendapat perhatian KPK.

‘’Artinya itu sudah menjadi catatan kami kepada KPK setiap pengiriman persidangan, tentang adanya calon potensial tersangka,’’ jelasnya.

Harapan itu juga disampaikan tim pengacara terdakwa Ihwan. Menurut Dr. Umaiyah, SH.,MH,  belum ada tanda-tanda JPU mengusut dugaan keterlibatan oknum-oknum pejabat itu.

‘’Seharusnya, jika jaksa serius, ada 15 tersangka yang bisa dijerat. Tapi kami tidak melihat keseriusan itu. Sehingga kami mendorong ditangani KPK,’’ kata Umaiyah.

Anggota tim JPU Budi Tridadi, SH menegaskan, keterangan terdakwa dalam persidangan belum tentu bisa jadi rujukan pengembangan kepada pelaku lain, meski pun sudah disampaikan di depan persidangan.

‘’Karena terdakwa bisa saja menyebut orang lain. Tapi kan itu perlu pembuktian lagi,’’ jelasnya. Soal kemudian kasus itu akan ditindaklanjuti Pidsus untuk membuka penyelidikan baru, di luar kewenangan pihaknya karena menjadi ranah Pidsus yang sebelumnya menangani kasus ini.

Terpisah, Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menegaskan, bahwa semua fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan tetap akan menjadi catatannya.

Namun, soal kemungkinan ditindaklanjuti, menurut Ery Ariansyah, akan melihat perkembangan dan fakta yang terungkap. Apalagi putusan atau vonis belum dijatuhkan. ‘’Kita tunggu putusan dulu,’’ jawabnya singkat. (ars)