Libatkan Auditor, Kejaksaan Berpeluang Usut Dana Bencana

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan  saat ini sedang memantau pihak pihak yang mencoba ambil untung dan kesempatan dibalik bencana yang melanda masyarakat Lombok dan Sumbawa. Jika ada laporan masyarakat atau temuan, akan dilakukan proses hukum.  Sementara ini selain memantau, juga berkoordinasi dengan auditor.

“Sekali lagi kami peringatkan, jangan ada yang main – main dengan dana bencana. Kalau ada laporan, kita tindaklanjuti dengan klarifikasi. Kalau ada temuan kami, kami proses,” tandas Kajari Mataram, I Ketut Sumedana menjawab Suara NTB di ruangannya, Jumat, 28 September 2018 kemarin.

Kajari mengaku mendapat informasi dana bencana yang masuk ke NTB relatif cukup besar. Anggaran masuk ke rekening instansi pemerintah, namun tidak semua dipublikasikan secara transparan.  “Bahkan anggaran bantuan yang belum sampai juga banyak,” ujarnya.

Namun sejauh ini posisinya wait and see. Karena kondisi di lapangan masih dalam proses pencairan dan pengerjaan, khususnya untuk pembangunan rumah tahan gempa. Kajari mengaku tidak ingin terburu buru bicara soal penyelidikan dana bencana, tapi saat ini lebih fokus dalam pemantauan.

Selain melakukan pemantauan, Kajari mengaku sedang menunggu audit BPKP dan BPK yang turut memantau pemasukan dan penyaluran dana bantuan bencana. Dari audit itu akan menjadi bahan dasar penyelidikan.  Terkait ini, pihaknya masih akan tergantung  audit dua lembaga auditor itu. Jika memang ditemukan penyimpangan, tidak ada alasan untuk diam. Inspektorat daerah, provinsi dan pusat juga bisa diajak koordinasi pihaknya untuk memantau tiap kemungkinan adanya temuan penyimpangan dana bencana.

“Nanti tidak saja Kejaksaan, semua APH (Aparat Penegak Hukum) akan turun mengklarifikasi indikasi korupsi itu. Makanya, dari awal kita ingatkan, jangan main main dengan dana bencana. Bisa dibayangkan psikologis mereka, apalagi saat ini hujan dan tidak punya tempat tinggal,” paparnya.

Untuk itu ia berharap pemerintah daerah terdampak gempa, seperti Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram yang menjadi wilayah hukumnya, agar terbuka menjelaskan ke publik soal pemasukan dana bencana. Jangan sampai setelah terjadi gejolak, kemudian sibuk membuat laporan. Tidak hanya tiga pemda itu, tapi juga instansi lain ditingkat provinsi maupun instansi vertikal pengelola  dana bencana maupun bantuan   masyarakat luar. (ars)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah...

0
Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu seluas 22,3 are di jalan lingkar utara Karijawa Dompu diduga hendak diserobot warga. Sejumlah...

Latest Posts

Lahan PDAM Hendak Diserobot, Satpol PP Cari Pelaku yang Timbun Tanah Uruk di Lahan PDAM

Dompu (Suara NTB) - Lahan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten...

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Waktu Kunjungan ke Gili Trawangan

Mataram (Suara NTB) – Tak cukup sehari dua hari,...

Polisi Tembak Tersangka Perampok dan Pemerkosa

Selong (Suara NTB) - Satuan Reskrim Polres Lombok Timur...

Triathlon Ironman 70.3, Diikuti Ribuan Peserta dari 32 Negara

Giri Menang (Suara NTB) - Perhelatan Triathlon Ironman internasional...

Lima Kapal Pesiar Dijadwalkan Singgah di Gili Mas

Giri Menang (Suara NTB) - Lima kapal pesiar dijadwalkan...