Kejelasan Dana Bencana, Kepala BNPB Beri Jaminan ke Gubernur

0
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan dirinya bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu, 26 September 2018 di Mataram.

Sehari sebelumnya, Gubernur juga bertemu Kepala BNPB di Jakarta untuk menanyakan kejelasan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga tahap berikutnya.

Saat pertemuan di Mataram, Gubernur menyatakan Kepala BNPB memberi jaminan bahwa dana bantuan perbaikan rumah warga untuk tahap berikutnya masih ada.

“Kemarin Kepala BNPB ke sini dan mereka masih optimis dananya itu ada. Paling ideal kan cair semua. Ta,pi pemerintah kan ada prosesnya. Saya kira Kepala BNPB. Ada dananya, saya kemarin dapat jaminan dari beliau, ada,” kata Gubernur ketika dikonfirmasi, Jumat, 28 September 2018 siang.

Berdasarkan data, dana bantuan perbaikan perumahan telah ditransfer ke rekening penerima sebanyak 5.756 orang atau hampir Rp 300 miliar. Dengan rincian, Lombok Utara 1.478 orang, Lombok Barat 379 orang, Kota Mataram 122 orang, Lombok Tengah 797 orang, Lombok Timur 2.807 orang dan Sumbawa Barat 173 orang.

Dana bantuan perbaikan itu diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat. Sementara itu, jumlah rumah rusak ringan yang sudah di-SK-kan bupati/walikota sebanyak 46.724 unit. Tersebar di Lombok Utara 366 unit, Lombok Barat 42.797 unit, Kota Mataram 1.501 unit, Lombok Tengah 375 unit, Sumbawa 598 unit dan Sumbawa Barat 1.087 unit.

Untuk rusak sedang sudah di-SK-kan sebanyak 14.436 unit. Dengan rincian, Lombok Utara 109 unit, Lombok Barat 12.035 unit, Kota Mataram 870 unit, Lombok Tengah 8 unit, umbawa 327 unit dan Sumbawa Barat 1.087 unit.

Sedangkan rumah yang rusak berat sudah di-SK-kan sebanyak 49.382 unit. Dengan rincian Lombok Utara 28.052 unit, Lombok Barat 13.327 unit, KotaMataram 1.504 unit, Lombok Tengah 1.464 unit, Lombok Timur 4.538 unit, Sumbawa 151 unit dan Sumbawa Barat 346 unit.

Setelah dana bantuan tahap I  ditransfer, kata Gubernur, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesan pencairan dana bantuan berbelit-belit.

“Pada saat yang bersamaan, karena ini memang jumlahnya makin hari makin bertambah (rumah yang rusak), apa yang sudah ada dilakukan dulun,” katanya.

Jangan sampai, kata Dr. Zul masyarakat menunggu dananya yang belum turun. Sementara saat ini musim hujan akan segera tiba. Ia menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga tak sesuai dengan rencana awal.

Misalnya, pada rencana awal rumah warga akan menggunakan model Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Tetapi ketersediaal modulnya terbatas, tak memungkinkan dalam jumlah besar.

“Bangun rumahnya ketika dana cair juga prosesnya tak sederhana. Itu yang jadi masalah .Sanggup ndak Tim PUPR jadi pendamping dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah sedang berusaha keras menangani masalah ini. Namun karena jumlah rumah warga yang rusak cukup banyak, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah sedang dicari sumber pendanaan lain.

“Dari Pak Jokowi menceritakan ke saya di BNPB semuanya. Cuma BNPB mencarikan dari Kementerian Keuangan butuh waktu juga. Itu yang mereka segerakan,” kata mantan Anggota DPR RI ini. (nas)