Revisi RTRW Tersendat, Walikota Sempat Mengadu ke Presiden

0

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terus mencari cara agar revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram sebelum akhirnya disahkan oleh pemprov NTB.  Salah satunya, dengan mengadukan hal tersebut ke Presiden RI, H. Joko Widodo.

Pengaduan tersebut disampaikan kata Walikota, usai menghadiri rapat kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah seluruh Indonesia yang digelar di Istana Bogor. “Ini terpaksa saya sampaikan karena andalan kita (Kota Mataram) dari sektor itu,” katanya, Senin, 30 Juli 2018.

Walikota mengaku, hampir setahun belum mendapatkan rekomendasi penetapan tata ruang. Hal ini berimplikasi terhadap investasi di Mataram. Bahkan terkalkulasi investasi terhambat mencapai Rp7 triliun. Baik itu pembangunan hotel, perumahan dan lain sebagainya. Kata dia, pembangunan perumahan dengan penduduk sekitar 450 ribu jiwa mengalami kekurangan 22 ribu rumah.

Pertemuan bersama Presiden tambahnya, dimanfaatkan betul bahwa belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Keluhan itu aku Walikota, langsung direspon oleh orang nomor satu di negeri ini.

“Pak Presiden waktu itu ditemani oleh Mensesneg. Jadi sekarang tinggal menunggu apa tindaklanjutnya,” ujarnya.

Walikota dua periode ini mengharapkan, persoalan itu segera diselesaikan. Artinya, satu sama lain tidak boleh vakum atau dibiarkan begitu saja. Pelanggaran dinilai Pemprov NTB, terutama ketersediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan harus segera dibicarakan.

“Kita tahu Kota Mataram sumber PAD dari situ,” tambahnya.

Terkait informasi revisi RTRW telah selesai, Ahyar Abduh perlu melihat apa saja catatan diberikan Pemprov NTB. Tetapi harus diingat bahwa Kota Mataram memiliki luas 60,3 km. Artinya, luas lahan yang sempit dengan kepadatan penduduk harus jadi pertimbangan. (cem)