Kasus BPSDM Tetap Berlanjut

0

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) salah satu instansi  yang mengajukan permintaan pendampingan pada TP4D. Langkah ini disorot karena dianggap upaya berlindung dari proses hukum.  Namun pihak Kejati NTB menegaskan, penyelidikan tetap berjalan.

Menurut Kajati NTB Mohamad Dofir, SH.,MH, tidak ada pengaruh antara proses hukum di Pidsus dengan TP4D karena dianggap ranahnya berbeda. Di internal akan tetap profesional dengan tugas masing masing.  ‘’Penyelidikan tetap berjalan. TP4D nya sedang kita kaji. Kami tetap profesional,’’ kata Kajati Senin, 2 April 2018.

TP4D menurut Kajati, tidak akan langsung merespons permintaan pendampingan sebelum melakukan kajian lengkap. Jika sedang dalam proses hukum, dipastikannya tidak akan disentuh. Namun jika tahun anggaran berbeda, boleh didampingi TP4D.

‘’ Supaya tidak ada kekeliruan lagi. Supaya tidak ada penyimpangan baru lagi. Justru disitu tujuannya TP4D ini. Nah, yang sudah diusut ya jalan terus penyelidikannya,’’ jelasnya.

Terlebih dalam kasus TP4D, anggaran yang diusut terkait dana Diklatpim pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) tahun 2016 dan 2017. Sementara yang dimintai pendampingan untuk anggaran tahun 2018. Selebihnya Kajati mengaku akan mengecek lebih detail proses penyelidikan di Pidsus dan permintaan di TP4D.

“Kalau yang diusut penyimpangannya, 2016 dan 2017. Sedangkan yang diminta pendampingan 2018, berarti kan anggaran baru.  Kita kan berikan pendampingan untuk kegiatan yang dari awal. Tapi nanti saya cek dulu,” terangnya.

 Intinya tujuan pihaknya memberikan pendampingan agar tidak terulang  modus yang sama, sebagaimana dilaporkan sebelumnya terkait dugaan fiktif pada dana Diklatpim BPSDM senilai Rp 650 juta.  Langkah ini disebut Kajati sebagai antisipasi dan normal dilakukan sepanjang ada permintaan dari instansi dimaksud. (ars)