Tunggakan IUP Rp 50 Miliar, Walhi NTB Desak Ditangani KPK

0

Mataram (Suara NTB) – Uang daerah yang mengendap di Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp 50 miliar bukan cerita baru. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, jika pemerintah serius, harusnya sudah didorong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses hukum.

‘’Ini sudah berlangsung bertahun tahun.  Jadi kita desak pemerintah menindak tegas pemilik IUP, baik yang tahapan eksplorasi maupun ekspolitasi. Kalau memang lambat (penyelesaian IUP), ya kita dorong APH, dalam hal ini KPK untuk memproses hukum,’’ kata Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani kepada Suara NTB, Jumat (2/2).

Dani mengindikasikan, jika dana itu dibiarkan terus mengendap, apalagi berlarut larut, tagihan akan terus. Ini menurutnya sama dengan memberi celah pemilik perusahaan  yang belum bayar land rent dengan alasan yang dibuat buat.

Selama ini ia melihat langkah Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkesan lembek karena hanya mengejar penunggak IUP dengan surat. Padahal mekanisme memberi peluang ESDM untuk lebih tegas.

Sisi lain, ia melihat unsur pidana dalam kasus ini. Sebab jangan sampai Pemprov NTB hanya tegas untuk masyarakat yang lalai membayar pajak tanah dan bangunan atau pajak kendaraan, sementara untuk menyentuh perusahaan yang pelanggarannya kronis sangat sulit.

Apalagi nilai tunggakan yang tembus sampai Rp 50 miliar dan dibiarkan begitu saja, maka sangat wajar menurutnya masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah tersebut.

‘’Intinya kalau soal penanganan oleh KPK, itu tergantung keseriusan pemerintah,’’ tandasnya.

Persoalan tunggakan iuran tetap dari pemegang IUP ini memang menjadi perhatian KPK, bahkan beberapa kali melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Lembaga antirasuah itu  menemukan dalam korsup terhadap izin-izin Minerba, menjadi biang kebocoran anggaran negara.

Khusus di NTB, berdasarkan data 30 Juni 2014, sebanyak 74 IUP mineral logam menunggak  membayar iuran tetap senilai Rp 19,228 miliar lebih. Tunggakan tersebut, termasuk yang sudah habis masa berlakunya, tersebar di bebarapa kabupaten di NTB.

Dinas ESDM sebelumnya mencatat Rp 50 miliar uang negara itu masih jadi piutang iuran tetap dari pemegang IUP, belum masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Formula pembagian land rent  sebesar 16 persen diberikan kepada provinsi, 64 persen ke kabupaten / kota dan 20 persen ke pemerintah pusat.

Untuk IUP ekplorasi, besaran land rent yang dibayarkan sebesar 2 dolar Amerika Serikat per hektare per tahun. Sementara untuk IUP produksi, mereka membayar 4 dolar per haektare per tahun.

Dinas ESDM juga mencatat, ada pemegang IUP  di NTB yang menunggak hingga Rp 6,5 miliar. Namun belakangan  mereka mulai mencicil tunggakan tersebut sekitar Rp 3 miliar dan sisanya mereka diberikan waktu sampai Februari 2018.

Bagi pemegang IUP yang masih aktif, menurut pihak Dinas ESDM, setiap mereka membuat Rencana Kegiatan Anggaran  dan Biaya (RKAB) tiap tahun. Sebelum ada ada persetujuan Dinas ESDM, mereka harus menyelesaikan semua kewajiban keuangannya. Ia menyebutkan dari 20 IUP logam, ada tiga pemegang IUP yang patuh membayar kewajibannya. Sementara sisanya masih kurang patuh. (ars)