2018, Sejumlah Kasus Korupsi Diduga Mengendap

Direktur Somasi NTB, Dwi Ariesanto (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Ritme penanganan kasus korupsi selama tahun 2018 diwarnai ketidakpastian. Tidak sedikit kasus korupsi yang  awalnya gesit di penyelidikan, hilang di tengah jalan. Jika akhirnya kasus itu lolos sampai ke penyidikan, namun tersangka ‘kakap’ atau pejabat penting yang seharusnya bertanggung jawab, justru tak tersentuh.

Penanganan pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di NTB masih menemui kendala serius. Baik yang melibatkan level pemerintah daerah, institusi penegak hukum, pemerintah desa dan para pengusaha. Ini ditunjukkan sesuai data diperoleh oleh Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (Somasi NTB) melalui pemantauan berbasis media massa selama kurun waktu Juli 2017 sampai dengan Oktober 2018.

Iklan

Secara kuantitatif, kasus dugaan korupsi yang pernah muncul dan jadi konsumsi publik sebanyak 132 kasus. Rinciannya, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 19 kasus. Tertinggi dibanding daerah lain, diikuti urutan kedua Kabupaten Sumbawa sebanyak 17 kasus, urutan ketiga di tingkat Provinsi NTB sebanyak 16 kasus, urutan keempat ditempati Kota Mataram sebanyak 15 kasus, urutan kelima ditempati Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 14 kasus, urutan keenam jumlah kasusnya sama, ditempati Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara masing-masing sebanyak 11 kasus.  Sementara urutan ketujuh ditempati oleh Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 6 kasus dan yang terakhir ditempati oleh Kota Bima sebanyak 3 kasus.

Dari sisi status penanganan kasusnya tercatat sebanyak 39 kasus tahap penyelidikan, 33 kasus tahap penyidikan, 39 kasus sudah diputus. Dari sederet kasus yang pernah ditangani itu, delapan kasus tidak jelas juntrungnya. Somasi membagi dua kriteria. Pertama kasus yang sempat ditangani hingga ke penyelidikan, namun sampai dengan akhir tahun, tidak ada kejelasan apakah dihentikan atau dilanjutkan. Model temuan dua, 12 kasus sudah masuk laporannya, namun belum ditangani.

Somasi NTB kemudian mendukung catatan temuannya itu sesuai data. Penyelidikan kasus cabai dikeroyok dua instansi. Untuk pengadaan tahun 2016 senilai Rp2 miliar lebih, diusut Intelijen Kejati NTB dan untuk pengadaan lanjutan tahun 2017, nilainya mencapai Rp3 miliar lebih ditangani Polres Mataram. Toh, dua kasus itu tanpa kepastian dihentikan atau dilanjutkan.

Tahun 2018 lalu, Kejati NTB mengambil alih penanganan proyek Rp5 miliar dua unit dermaga apung di Pantai Kuta dan Pantai Selong Belanak, Lombok Tengah. Sampai penghujung tahun, kasus itu belum jelas nasibnya.

Dalam konteks kasus baru, Kejati NTB juga punya catatan  dalam kasus merger PT. Bank BPR NTB. Sampai saat ini kasus itu masih jadi perbincangan pegiat antikorupsi karena menganggap ada diskriminasi penganan kasus. Karena sejumlah pejabat kakap di eksekutif dan legislatif tidak disentuh. Apalagi dijadikan tersangka.

Direktur Somasi NTB, Dwi Ariesanto  mendesak Kejaksaan dan Kepolisian harus mengevaluasi secara menyeluruh atas penanganan kasus korupsi, karena masih banyaknya kasus yang tidak jelas penanganannya dan cenderung digantung.

Sorotan Somasi NTB cukup beralasan jika dilihat tren penanganan kasus di Kejati NTB. Level Kejati NTB hanya dua kasus selama satu tahun diselesaikan di tingkat penyidikan. Kasus itu terkait dugaan korupsi pada Bank NTB senilai Rp6,3 miliar. Dua tersangka ditetapkan, yakni Direktur Bank NTB Cabang Dompu SR dan Sur selaku Direktur PT. Pesona Dompu Mandiri. Dalam kasus ini terduga pelaku  kakap lainnya juga lolos, sebagaimana dikeluhkan tim kuasa hukum Sur.

Dalam keterangan persnya mendampingi Kajati NTB, Mohamad Dofir beberapa waktu lalu, Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH beralasan, bahwa sebagian kasus yang disebut raib, masih dalam penyelidikan. Salah satunya terkait kasus Dermaga Apung.

Bagaimana dengan pelaku kakap yang lolos? Sebab riwayat penanganan kasus sama pernah terjadi di Kejati NTB, terkait proyek vertical dryer dan proyek Bumi Sejuta Sapi (BSS). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam dua kasus itu lolos.

Potensi sama terulang pada kasus merger  BPR dan kasus Bank NTB. Ery Ariansyah mengatakan bahwa untuk dua kasus itu, penyidik berkesimpulan hanya menemukan bukti perbuatan pidana pada tersangka yang sudah ditetapkan. Sementara aktor penting lainnya sulit ditemukan bukti pendukung.

Menurun di  Polda

Sementara Polda NTB lebih terbuka mengakui ada sisi  kekurangan dalam kuantitas penanganan kasus dibanding tahun 2017, sebab terjadi penurunan.

Kapolda NTB Irjen Pol. Achmat Juri dalam keterangan pers Sabtu (29/12) mengatakan,  tindak pidana korupsi yang ditangani Polda NTB tahun 2018 sebanyak  39 kasus, sementara  pada tahun 2017 sebanyak 43 kasus. ‘’Artinya ada penurunan sebanyak empat  kasus,’’ sebut Kapolda.

Namun alasan penurunan penanganan  kasus tersebut karena pengaruh kebijakan persuasif. Kegiatan dikedepankan selama ini adalah gencarnya sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan Polda NTB dan jajaran dinilai efektif. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan safari bersama instansi lain, menyasar pelajar hingga pemerintahan untuk membangun kesadaran masyarakat akan antikorupsi.

‘’Tujuannya, guna menumbuhkan budaya antikorupsi,’’ tegasnya.

Sementara data detail penanganan kasus di Ditreskrimsus selama 2018 menangani enam kasus. Dua di antaranya  masih penyidikan dan empat kasus sudah tahap dua. (ars)