2018, Rumah Tak Layak Huni Tersisa 239 Ribu Unit di NTB

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) NTB, I Gusti Bagus Sugihartha mengutarakan memasuki tahun 2018 jumlah rumah tak layak huni di NTB ada sebanyak 239 ribu unit. Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran  sekitar Rp 60 miliar untuk  pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang akan menjadi sasaran.

Iklan

“Anggaran 2018 total sekitar Rp 60 miliar untuk 2 ribu unit rumah yang kita bangunkan untuk seluruh kabupaten/kota. Khusus wilayah terdampak bencana, rumahnya kita prioritaskan pertama untuk diperbaiki bahkan membangunkan. Jadi per unit anggarannya Rp 30 juta,” kata Sugihartha, Selasa, 5 Desember 2017.

Untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, Sugihartha menjelaskan wilayah terdampak bencana seperti Lombok Timur dan Bima akan menjadi prioritas penanganan. Karena ada banyak stakeholder terkait yang turut turun membantu, saat ini tengah dilakukan koordinasi bagaimana penanganan rumah yang rusak akibat banjir tersebut. Sebab tentunya rumah rusak ringan, akan mendapat penanganan berbeda dari yang rusak berat atau hanyut.

“Dari dana APBN Kementerian PU dialokasikan Rp 15 juta per unit untuk peningkatan kualitas rumah, data sementara baru 80 unit untuk di Lombok Timur. BNPB juga siap membantu Rp 40 juta per unit, Mensos Rp 25 juta per unit, kami provinsi Rp 30 juta. Ini sedang kita rapatkan masing-masing nanti masuk mana,” paparnya.

Ditanya kapan perbaikan atau pembangunan rumah warga terdampak bencana tersebut dilakukan, Sugihartha memperkirakan pembangunan baru bisa dilakukan pada Juni 2018. Lantaran masih ada pendataan di lapangan, hingga penyiapan fasilitator yang akan menemui warga untuk menjelaskan perihal renovasi rumah tersebut.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Setda NTB ini mengemukakan selain dari Pemprov NTB, pada 2018 pemerintah pusat sudah mengalokasikan bantuan penanganan rumah tak layak huni.

“Yang ditangani dari pusat 5 ribu unit, terdiri dari bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas dan 3 ribu unit sisanya terbangun melalui rumah susun dan rumah khusus. Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota sedang dalam proses finalisasi pengajuan untuk perumahan, jadi belum ada data pasti tahun 2018 totalnya,” imbuhnya. (ros)