Mataram (suarantb.com) – Untuk mempercepat penuntasan masalah rumah tak layak huni di NTB tahun 2018, pemerintah desa (Pemdes) diminta untuk mengambil peran dalam penanganannya. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) NTB, I Gusti Bagus Sugihartha menyatakan dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan yang dipimpin Wagub NTB, H. Muh Amin beberapa waktu lalu, Pemdes diminta untuk berpartisipasi.
“Kita sudah rapat koordinasi kemiskinan yang dipimpin Wagub, dihadiri wakil bupati dan walikota. Di sana disepakati percepatan penanganan hunian yang layak. Jadi untuk penurunan angka hunian tidak layak, diharapkan di sana pemerintah desa juga turut membantu,” ungkapnya, Rabu, 6 Desember 2017.
Sugihartha menyebutkan Wagub telah memberi penekanan pada pemerintah kabupaten. Agar menugaskan Pemdes untuk mengalokasikan dana desa (DD), untuk pembangunan rumah tidak layak huni.
“Pemerintah desa melalui DD membangunkan rumah sebisanya, sekitar 10 rumah tiap desa. Memang sudah ada desa di beberapa kabupaten, seperti Lotim, Sumbawa dan Dompu yang melakukan, tapi belum semuanya. Harapannya bisa semua, agar secara kuantitas lebih cepat persoalan rumah tidak layak huni ini terselesaikan,” sahutnya.
Jika tiap desa turut menangani sekitar sepuluh unit rumah, Sugihartha memperkirakan pada 2018 rumah tidak layak huni yang tertangani sekitar 9 ribu unit lebih. Ditambah dengan penanganan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, diperkirakan 20 ribu unit rumah bisa ditangani.
Menjelang tahun 2018, jumlah rumah tak layak huni di NTB masih tercatat sebanyak 239 ribu unit. Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit rumah.
Tahun 2018, Pemprov NTB sendiri telah menganggarkan Rp 60 miliar untuk penanganan 2 ribu unit rumah tak layak huni. Sementara pemerintah pusat memberikan bantuan untuk penanganan 5 ribu unit rumah, dengan rincian peningkatan kualitas 3 ribu unit dan sisanya dialokasikan untuk rumah susun dan rumah khusus. (ros)
