Penertiban Bangunan Langgar Aturan di Gili Air dan Meno Disosialisasikan

0

Tanjung (Suara NTB) – Penertiban bangunan yang berada di areal roi pantai Gili Air dan Gili Meno telah mulai dijalankan oleh Pemda Lombok Utara, Rabu dan Kamis, 28-29 November 2017. Pemkab telah memulai dengan menggelar sosialisasi ke masyarakat setempat.

Kabag Pembangunan Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk, saat dikonfirmasi Jumat, 1 Desember 2017 mengutarakan sosialisasi berjalan lancar. Masyarakat dan manajemen hotel selaku pemilik bangunan hadir di Kantor Dusun Gili Meno dan Gili Air tempat berlangsungnya sosialisasi. Di masing-masing dusun, warga dan pengusaha yang hadir di atas 30-an orang.

“Dari sosialisasi yang kita lakukan, warga siap membongkar sendiri bangunannya. Intinya mereka siap, tetapi mereka minta tambahan batas waktu ke Pemda,” ungkapnya.

Tambahan batas waktu dimaksud warga, kata Majemuk, mengacu pada pengalaman penertiban di Gili Trawangan sebelumnya. Di mana pembongkaran bangunan oleh pemilik belum bisa selesai tepat waktu, sehingga periode penertiban bertambah. Hal serupa rupanya diinginkan warga agar mereka dapat membongkar sendiri bangunannya.

Majemuk menjelaskan, permintaan warga bisa dipenuhi. Terlebih lagi Pemkab akan menggelar pembongkaran bangunan pada periode arus kunjungan ke Gili relatif sedikit. “Eksekusi tidak akan mengganggu jalannya aktivitas wisatawan, karena kita melakukannya di awal tahun pada saat low season. Kemudian sisa-sisa penertiban akan langsung ditimbun,” ungkap Majemuk.

Di samping itu, hal lain yang menjadi permintaan warga yaitu Pemkab melakukan rekonstruksi penataan wilayah pascapenertiban. Terhadap keinginan itu, Majemuk pun memaparkan alur perencanaan dan eksekusi anggaran melalui APBD. Di mana, mekanisme anggaran di pemerintah tidak bisa langsung dilakukan menurut keinginan. Melainkan harus harus melewati periode pembahasan dan disetujui oleh DPRD. Akan halnya penetiban di Gili Trawangan, misalnya, aktivitas membangun kembali wipayah roi pantai belum bisa dilakukan setelah penertiban, karena sumber anggarannya baru disiapkan pada APBD murni 2018.

“Mereka juga meminta kita untuk memasang grand design rencana pembangunan di sekitar lokasi. Aspirasi ini akan kita bicarakan lagi di internal Tim Penertiban,” simpulnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah bangunan yang melanggar roi pantai di Gili Meno sebanyak 41 unit, sedangkan di Gili Air 93 unit. Dari jumlah itu, diantaranya berkonstruksi permanen masing-masing 3 unit di Meno dan 10 unit di Air. (ari)