Soal Data SIKP, OJK Ditantang Pastikan Penyaluran KUR Tepat Sasaran

Mataram (Suara NTB) – Ketimbang mempersoalkan kevalidan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB ditantang untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah ini  tepat sasaran. Sebagai regulator, OJK berperan untuk memastikan perbankan taat menyalurkan KUR dan tepat sasaran.

‘’OJK sebagai regulator, dia juga harus melihat bank itu taat atau tidak dalam menyalurkan kreditnya. Mana kredit yang dalam skala KUR, mana yang bukan skala KUR. Mana yang sesuai dengan kebijakan KUR, mana yang tidak. Itu fungsi regulator, harus melihat dari dua sisi,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., MBA ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 17 Oktober 2017.

Taukhid malah mempertanyakan alasan OJK menilai data penyaluran KUR dalam SIKP yang disebut tidak valid. Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK NTB, Hj. Aprillah, HS mengatakan SIKP dianggap dinilai tak valid. Karena alasan sistemnya yang tidak otomatis.  Dalam SIKP, sistem hanya mencatat sekali realisasi nasabah KUR. Sementara, satu nasabah bisa merealisasikan hingga berkali-kali.

Misalnya realisasi pertama KUR Rp 5 juta langsung masuk ke SIKP. Selanjutnya, nasabah bisa merealiasasikan  lagi KUR Rp 15 juta. SIKP tidak menerima lagi nama nasabah ini, karena sudah terekam hanya sekali. Sementara perbankan setiap penyaluran KUR  selalu menyampaikan laporan, baik secara sistem di SIKP dan laporan secara manual.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, terdapat perbedaan jumlah penyaluran KUR antara data SIKP dengan perbankan di NTB.

Sesuai data  SIKP, terdapat 12 bank penyalur KUR dengan 21.691 debitur di NTB dengan realisasi di atas Rp 500 miliar. Yakni Bank BRI sudah menyalurkan Rp 275,4 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 193 miliar lebih. Bank BNI Rp 68,9 miliar lebih, BPD NTB Rp 10,2 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,6 miliar. Selanjutnya, BCA Rp 900 juta, BPD Bali Rp 8,4 miliar, BPD NTT Rp 175 juta, Bank Maybank Rp 248 juta, Bank Artha Graha Rp 4,5 miliar lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih.

Sementara itu menurut data perbankan, KUR sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan 81.402 debitur di NTB. Dengan rincian, Bank BRI Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih, Bank BNI Rp 135 miliar  lebih, BPD NTB Rp 14,4 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,4 miliar lebih, BCA Rp 1,3 miliar lebih, BPD Bali Rp 8,4 miliar lebih dan Bank Sinarmas Rp 1,7 miliar lebih.

Terkait dengan hal ini, Taukhid menjelaskan dalam penyaluran KUR yang terpenting dilihat adalah jumlah akad dan kredit yang keluar masuk (in out). Misalnya, seorang debitur  sudah akad KUR sebesar Rp 100 juta. Kemudian dilakukan penarikan beberapa kali, ujungnya tetap Rp 100 juta.

Jika kemudian perbankan belum memasukkan data sehingga SIKP tidak update maka hal itu menjadi tugas dari perbankan. Memasukkan data penyaluran KUR ke SIKP merupakan bentuk kepatuhan bank penyalur. Data SIKP itu sendiri, lanjut Taukhid masuk dari berbagai pihak, termasuk perbankan.

Untuk itu, pihaknya akan duduk bersama dengan OJK dan perbankan mengenai persoalan ini. ‘’Apa sih yang dimaksud tidak valid. Kalau tidak valid karena  di SIKP dimasukkan hanya  sekali datanya. Terus kenapa sekali memasukkan data,” tanyanya.

Taukhid menambahkan, OJK sebagai regulator harus memastikan perbankan mengeluarkan KUR sesuai skema yang ada. Bukan mempersoalkan data SIKP valid atau tidak.

Mereka harus melihat penerima dan perbankan yang menyalurkan KUR tersebut. Apakah debitur yang menerima itu sesuai dengan skema KUR. “Jadi ukuran pertamanya adalah skema KUR dilihat,” terangnya.

Kemudian perbankan sebagai operator yang menyalurkan KUR harus memperhatikan apa yang dijaminkan oleh pemerintah. Pasalnya, jika penyaluran KUR tidak sesuai dengan kriteria penerima maka subsidi bunga tidak akan ditanggung oleh pemerintah.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bahwa pemberian KUR tidak menggunakan agunan. Jika ada perbankan yang tetap menerapkan syarat agunan kepada debitur KUR maka OJK perlu bersikap. “Kalau bank itu masih minta agunan padahal Presiden bilang tidak perlu pakai agunan. Itu pelanggaran atau tidak. Semprit dia sebagai regulator,” tandasnya. (nas)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform...

0
Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem UMKM Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menginisiasi kerja sama Layanan Digital...

Latest Posts

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform AYO SRC

Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem...

80 Mahasiswa Pertukaran Dalam Negeri Belajar di Unisma

Malang (suarantb.com) Universitas Islam Malang menyambut sebanyak 80 mahasiswa...

Bulog Gelontorkan 650 Ribu Ton Beras untuk Operasi Pasar

Jakarta (suarantb.com)–Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya...

Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImo

Jakarta (suarantb.com)– Aplikasi Super Apps Digital Banking BRImo milik...

Bupati Dompu Minta Pelaksanaan MTQ Dievaluasi

Dompu (Suara NTB) - Bupati Dompu, H. Kader Jaelani...