Pemprov Alokasikan Rp 20 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

0

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan Provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk membayarkan premi BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan NTB, Rohmi Khoiriyati mengakui anggaran tersebut diperuntukkan bagi 41.500 warga miskin di seluruh NTB.

“Jadi kalau tahun ini anggaran dari Pemprov sekitar Rp 20 miliar kita gunakan untuk membayarkan premi masyarakat kurang mampu. Itu sekitar 41.500 orang untuk seluruh NTB, kemudian kita alokasikan. Sudah ada alokasinya untuk masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya, Senin, 11 September 2017.

Mengenai masih adanya masyarakat NTB yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN,  Rohmi mengaku kemungkinan masih ada. Meski hitung-hitungan di atas kertas seharusnya sudah tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar. Pasalnya, dari 5,2 juta penduduk NTB hampir 2,5 juta sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan premi dibayarkan oleh pemerintah pusat.

“Kemudian ditambah 41.500 orang, jadi sekitar 51 persen masyarakat NTB sebenarnya sudah tercover, dibayarkan oleh pemerintah pusat  dan pemerintah daerah. Kalau kita bicara angka kemiskinan, kemiskinan kita kan hanya 16 persen. Jadi sebenarnya sudah melebihi. Jadi harusnya semua masyarakat miskin sudah tercover,” sahutnya.

Selain anggaran Rp 20 miliar milik Pemprov NTB tersebut, Rohmi mengakui ada anggaran sebesar Rp 20 miliar juga yang berasal dari pemda kabupaten/kota. Dengan pembagian demikian, jika 2000 masyarakat miskin didaftarkan, maka Pemprov akan membayarkan premi 1.000 orang dan sisanya dibayarkan kabupaten/kota.

“Sebenarnya kalau di atas kertas kita harusnya sudah tercover, tapi karena di lapangan masih ditemukan masyarakat yang miskin, kurang mampu belum ikuti JKN makanya kita anggarkan dari APBD,” imbuhnya.

Untuk menjaring masyarakat miskin yang belum terdaftar JKN, Rohmi mengaku Dikes telah bergerak aktif dengan meminta masyarakat kurang mampu untuk didata. “Walaupun tidak sakit, dia kurang mampu, kita minta dia untuk didata. Kita bayarkan preminya tiap bulan, kalau PBI atau untuk kelas III preminya kan Rp 23.500 kali 12 bulan, dari Januari sampai Desember,” pungkasnya.

Kepala Kantor BPJS Mataram, dr Muhammad Ali menyatakan diperlukan data valid untuk bisa mendata masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. (ros)