Pupuk Diduga Palsu Kembali Beredar di Dompu

0

Dompu (Suara NTB) – Pupuk non subsidi jenis Poskha yang diduga palsu kembali beredar di Dompu. Diduga pengedarnya ialah mereka yang sebelumnya ditindak APH lantaran terbukti mengedarkan pupuk palsu di Desa Sera Kapi Kecamatan Woja Tahun 2016. Belum diketahui pasti apa penyebab terulangnya persoalan ini.

Kadistanbun Kabupaten Dompu, Ir. H. Fahrurrozi mengatakan, pihaknya sudah mengambil sampel pupuk milik CV. Dewi Sri Rama itu untuk diuji laboratorium. “Kita ambil sampelnya untuk diuji lab, karena itu kan free market bukan subsidi jadi siapapun boleh menjualnya tapi dengan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartawan di Kantor DPRD Dompu, Senin, 4 September 2017.

Jika hasil uji laboraturiumnya terdapat perbedaan kandungan isi dengan keterangan yang tertera pada bungkusan, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengeluarkan pelarangan. Terlebih, memproses hukum para pelaku yang jelas menipu masyarakat itu. Disinggung lemahnya proses hukum terhadap distributor dan pengecer pupuk ini pada kasus sebelumnya di tahun 2016, Fahrurrozi enggan berkomentar.

Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan pihak berwajib. “Yang mempunyai wewenang itu kan pihak berwajib. Kalau tidak sesuai dengan yang tertera dikarung lebih baik melarangnya,” ujar dia.

Informasinya, pupuk tersebut kini beredar luas di masyarakat, juga memiliki pengecer resmi di sekitar perempatan cakre Kelurahan Kandai II.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag), Muhammad, ST., yang dikonfirmasi persoalan ini mangaku sudah menerima laporan itu dari angota Sat Intelkam Polres Dompu. Dan sudah menindaklanjutinya dengan meminta pihak Distanbun segera melakukan uji laboraturium, hanya saja surat yang dikirim Tanggal 22 Agustus itu belum jawab Distanbun.

“Kita kirim Tanggal 22 Agustus perihal pengecekan pupuk poskha non subsidi, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ungkapnya.

Desperindag, lanjut dia, pada kasus ini hanya melakukan pemeriksaan terkait dokumen yang dikantongi dalam peredaran pupuk tersebut, Hasilnya bahwa CV. Dewi Sri Rama ini sudah memiliki ijin. Namun ijin yang dikeluarkan tersebut tanpa melalui rekomendasi Dinas Pertanian dan Disperidag sebagaiman prosedur yang ada, terlebih masih diragukan keabsahanya.

“Kenapa keluarkan ijin kalau tidak ada rekomendasi, apalagi pupuk poskha ini sempat bermasalah dan diproses hukum,” pungkasnya. (jun)