Rendah, Serapan Tenaga Kerja di Sektor Tambang

0

Giri Menang (suarantb.com) – Meski sektor pertambangan memegang peranan penting sebagai salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar di NTB, namun serapan tenaga kerja di sektor ini masih rendah.

“NTB memiliki potensi tambang yang relatif besar, sehingga sektor pertambangan ini masih menjadi unggulan daerah. Namun kalau dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian dan pariwisata, masih jauh lebih unggul,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin dalam acara Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Bersama Ketua Komisi VII DPR RI, Kurtubi, di Hotel Jayakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Untuk itu, Amin meminta para pelaku usaha pertambangan di NTB untuk terus meningkatkan komitmen dan kontribusinya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam usaha pertambangan tersebut.

Menurut Amin, karena alasan ini pemerintah daerah terus membangun sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat untuk menguatkan sektor pertambangan. “Jika tidak ada sinkronisasi, maka apapun aspek pembangunan akan terjadi perlambatan. Sedangkan, dalam pembangunan dibutuhkan percepatan-percepatan,” sahutnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Susigit yang turut hadir menyebutkan terdapat 72 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB. Dengan rincian 67 IUP sudah berstatus terang dan jelas (Clean and Clear/CnC) dan sisa lima IUP yang belum CnC.

Saat ini pihaknya tengah  menata proses kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan negara secara optimal. “Saat ini kita sedang mempersiapkan pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah melalui sistem online,” terangnya.

Ia berharap melalui program pembinaan dan pengawasan di daerah, hasilnya dapat menjadi masukan pada rapat kerja mendatang. Sehingga nantinya sektor tambang bisa mendatangkan manfaat besar bagi daerah-daerah yang memiliki pertambang. Hal ini penting mengingat tuntutan terhadap sektor pertambangan semakin besar dan banyak.

Selain itu, sektor pertambangan menurutnya juga merupakan sektor yang paling banyak diawasi baik oleh hukum, auditor maupun masyarakat. “Oleh karena itu, kita harus menjaga akuntabilitas dengan cara setiap daerah memiliki data yang sama,” imbaunya. (ros)