Pengunjuk Rasa Desak Dewan Ajukan Penonaktifan Bupati

0

Dompu (Suara NTB) – Puluhan pemuda dan mahasiswa Dompu yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Daerah dan Mahasiswa Dompu (AAD-DM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), DPRD dan Polres Dompu. Massa yang menuntut penegakan supremasi hukum dalam kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu tanpa diskriminatif ini menolak dugaan ditumpangi kepentingan politik kelompok tertentu.

Namun dalam tuntutannya, pengunjuk rasa justru mendesak Dewan untuk melakukan paripurna dan mengajukan penonaktifan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTB dalam kasus pengangkatan CPNS K2 tahun 2014.

“Kami meminta kepada DPRD untuk menggelar paripurna untuk mengajukan pemberhentian sementara saudara Bupati yang telah berstatus tersangka dalam kasus K2. Ini jelas diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kalau tidak, ayo kita sama-sama membuka undang – undangnya,” kata Irfan dalam orasinya di depan kantor DPRD Dompu, Rabu, 12 Juli 2017.

Sementara Suherman alias Romo dalam orasinya di depan kantor Kejari Dompu mendesak kepada penyidik Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk segera menuntaskan kasus pengangkatan CPNS K2.

“Kami sudah cukup sabar dengan tidak ditahannya seorang tersangka yang berkeliarann di bumi Ngahi Rawi Pahu. Daerah kami tidak butuh sang koruptor, daerah kami tidak butuh penjahat kemanusiaan, daerah kami tidak butuh pemimpin yang bohong. Maka dari itu, kami minta tahan tersangka kasus K2,” tegas Suherman dalam orasinya.

Dari 3 instansi yang menjadi tujuan tempat aksi Aliansi Aktivis Dompu dan Mahasiswa Dompu, Rabu kemarin, hanya di DPRD yang menanggapi pengunjuk rasa. Ikhwayuddin AK (ketua Fraksi PAN), H Didi Wahyuddin, SE (Ketua fraksi Partai Gerindra), dan Syafruddin, SH (Ketua fraksi PBB) yang menemui pengunjuk rasa di depan kantornya. Namun hanya Ikhwayuddin yang memberikan pernyataan di depan pengunjuk rasa.

Ikhwayuddin menegaskan, proses hukum atas kasus K2 masih ditangani aparat penegak hukum Polda NTB dan pihaknya tidak bisa mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Ia pun meminta kepada pengunjuk rasa untuk memberikan waktu kepada aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen.

“Pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan, bahwa DPRD tidak bisa mengintervensi lembaga hukum untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak, ditahan atau tidak. Itu semua ditentukan berdasarkan bukti yang dimiliki penyidik,” tegasnya.

Ia pun mengungkapkan, rekomendasi Dewan yang telah dikeluarkan awal 2017 lalu tidak dalam menekan lembaga hukum. Karena surat tersebut hanya sebagai dukungan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja profesional, independen dan transparan dalam menangani kasus terutama yang menjadi perhatian publik.

Namun kasus K2 ini memasuki babak baru setelah PTUN Mataram mengabulkan semua gugatan para penggugat yang diajukan oleh 128 CPNS K2 Dompu. Karena dalam putusannya, meminta kepada Bupati untuk mengembalikan hak kepegawaian terhadap para penggugat.

Pembatalan NIP oleh BKN dan pembatalan SK CPNS oleh Bupati dinilai tidak berdasar. Bupati pun menyatakan tidak mengambil langkah hukum lanjutan atas putusan PTUN Mataram, tetapi pengembalian hak atas penggugat sangat bergantung keputusan BKN.

Kendati 2 proses yang berbeda, tapi obyeknya yang sama yaitu terkait CPNS K2 dan penentuan kerugian negara atas proses pidana ditentukan berdasarkan gaji yang diterima. (ula)