Polisi Tangani Kasus Dugaan Pencemaran Air Asam Tambang

Taliwang (Suara NTB) – Polres Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah menangani laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran air asam tambang batu hijau yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melayangkan surat panggilan kepada masyarakat yang terkena dampak sekaligus meminta klarifikasi dari manajement PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu I Putu Agus Indra Permana, S.IK, Selasa, 28 Februari 2017 menyatakan, ada laporan masuk yang dilayangkan oleh Direktur Yayasan Serikat Tani Pembangunan (YSTP) Iwan Irawan belum lama ini. Dalam laporan tersebut, kepolisian diminta untuk melakukan klarifikasi terkait tercemarnya sungai yang ada di desa Tongoloka. Akibat dari adanya limpasan tersebut, beberapa biota juga ikut mati dan mengapung di aliran sungai tersebut.

“Dalam waktu dekat kita akan lakukan pemeriksaan terhadap pelapor ini sekaligus masyarakat sekitar yang terkena dampak limpasan ini,” ungkapnya.

Dikatakan, selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para pelapor, pihaknya juga akan melayangkan surat panggilan ke PT AMNT untuk dilakukan klarifikasi terkait persoalan ini. Sementara untuk pemanggilan terhadap masyarakat, direncanakan mulai hari ini akan mulai dilayangkan surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Mulai hari ini kita rencanakan akan melakukan pemanggilan terhadap masyarakat yang terkena dampak untuk bisa memberikan keterangan terkait masalah ini,” ujarnya.

Dugaan pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limpasan air asam tambang batu hijau terjadi pada tanggal 12 Februari 2017 lalu. Akibat dari limpasan tersebut, beberapa biota di sungai setempat mati mendadak.

Kelalaian

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST menyatakan, sejauh ini PT AMNT terus berdalih jika kejadian meluapnya air asam tambang ke sungai Tongo Loka murni akibat bencana alam. “Ini yang terus digiring perusahaan. Padahal di lapangan kami melihat tidak seperti itu faktanya,” cetusnya.

Pasca insiden itu terjadi, Komisi III tercatat sebanyak dua kali melakukan kegiatan kunjungan lapangan. Memeriksa lingkungan sungai Tongo Loka yang terpapar asam tambang serta meminta keterangan masyarakat dan pihak terkait yang pertama kali menemukan kondisi pencemaran tersebut. Tidak sampai di situ, Komisi III juga meminta data tim teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang memantau saat insiden luapan asam tambang terjadi.

“Fakta-faktanya jelas bahwa terjadi kelalaian oleh perusahaan di sana. Bahkan di laporan tim teknis DLH, PT AMNT sendiri menandatangani berita acara bahwa telah terjadi limpasan air asam tambang yang kemudian menyebabkan kematian pada biota di sungai yang terpapar saat itu,” tandas Dinata.

Dengan kondisi tersebut, Dinata menyatakan, pihaknya akan meminta pertangung jawaban PT AMNT terhadap insiden yang telah mengancam kelestarian lingkungan tersebut. Saat ini Komisi III telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah provinsi hingga ke pusat yakni ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Ini bukti bahwa kami serius mewakili masyarakat untuk memastikan pencemaran yang telah dilakukan PT AMNT itu harus mereka pertanggungjawabkan,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, enam poin rekomendasi yang disampaikan Kementerian LHK kepada pihaknya akan disampaikan ke pimpinan DPRD agar dapat menjadi keputusan lembaga. Terutama mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum baik pidana maupun perdata dan menyurati Kementerian LHK mengenai permintaan peninjauan kembali Proper Hijau yang selama ini telah disandang PT AMNT.

“Kami sudah cukup banyak bukti bahwa AMNT lalai dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi sudah selayaknya mereka mengakuinya dan selanjutnya mengambil langkah kongkrit untuk penanganan dan penanggulangan jangka panjangnya,” pungkas politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (bug)

perbakin



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform...

0
Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem UMKM Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menginisiasi kerja sama Layanan Digital...

Latest Posts

Bangun Digital Payment Ekosistem UMKM, BRI Jalin Kerjasama Layanan Pada Platform AYO SRC

Yogyakarta (suarantb.com) – Dalam rangka memperkuat dan membangun ekosistem...

80 Mahasiswa Pertukaran Dalam Negeri Belajar di Unisma

Malang (suarantb.com) Universitas Islam Malang menyambut sebanyak 80 mahasiswa...

Bulog Gelontorkan 650 Ribu Ton Beras untuk Operasi Pasar

Jakarta (suarantb.com)–Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya...

Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImo

Jakarta (suarantb.com)– Aplikasi Super Apps Digital Banking BRImo milik...

Bupati Dompu Minta Pelaksanaan MTQ Dievaluasi

Dompu (Suara NTB) - Bupati Dompu, H. Kader Jaelani...