2017, Pengamanan Kantor Sekretariat DPRD NTB Diperketat

Mataram (Suarantb.com) – Awal tahun 2017 mendatang, kantor Sekretariat DPRD NTB akan menerapkan pengamanan yang lebih ketat lagi. Setiap orang yang hendak keluar atau pun memasuki kantor DPRD harus melalui protokol. Tidak seperti saat ini, semua orang bisa dengan leluasa keluar masuk ke kantor DPRD NTB meski tanpa tujuan yang jelas.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, H. Hamja mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya selama ini, kerap terjadi orang datang ke Udayana tanpa memiliki tujuan jelas. Mulai dari pedagang asongan sampai oknum tidak bertanggung jawab yang menyebut dirinya wartawan. Ia bahkan menyebut suasana kantor DPRD NTB tak ubahnya seperti pasar.

Iklan

“Tujuannya hanya untuk menertibkan saja, jadi siapa yang datang itu supaya jelas maksud dan tujuannya apa. Jadi mereka bisa diantar oleh protokol mau ketemu siapa, jadi ndak kayak pasar, ini ramai sekali oleh orang-orang yang ndak jelas tujuannya ke sini,” kata Hamja, Selasa, 20 Desember 2016.

Hamja juga mengatakan kebijakan itu bukan bermaksud menghambat atau mempersulit masyarakat untuk bisa bertemu dengan para wakilnya dalam penyampaian aspirasi. Namun dengan adanya sistem protokol terpusat itu, justru akan membuat masyarakat bisa dilayani secara lebih baik. Nantinya melalui protokol, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai kepentingan dan kebutuhannya.

“Jadi itu tujuannya, sehingga jika ada masyarakat yang datang ke sini, ke rumah wakil rakyatnya, tidak seperti orang tersesat. Ini banyak yang nyelonong masuk, tidak tahu di mana ruangan komisi, tidak tahu di mana anggota yang dicari, tidak tahu apa agenda dewan. Kan kasihan masyarakat seperti itu. Kadang-kadang banyak yang bertanya ke kita, lalu ke mana para staf ini. Nah dengan adanya sistem ini, masyarakat jadi gampang, lebih mudah, lebih baik dilayani,” ucapnya.

Hamja juga menambahkan untuk wartawan yang setiap harinya bertugas meliput di kantor DPRD NTB rencananya akan dibuatkan kartu identitas khusus. Langkah itu diambil karena selama ini sering kali terjadi oknum-oknum yang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai wartawan, tetapi tidak jelas datang dari media mana. Oknum tersebut hanya untuk menakut-nakuti anggota dewan.

Kebijakan baru yang akan mulai diterapkan pada Januari 2017 ini juga mendapatkan dukungan dari semua fraksi yang ada di DPRD NTB. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here