2017, Kucuran Dana Desa Bertambah

Mataram (suarantb.com) – Mendorong pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, di 2017 dana desa dipastikan naik. Dari Rp 670 miliar tahun ini naik menjadi Rp 865 miliar. Demikian disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan APBN 2017 di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin, 19 Desember 2016.

“Dana desa di daerah kita meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita dapat Rp 670 miliar, tahun depan jadi Rp 865 miliar. Hampir Rp 200 miliar naiknya,” terangnya.

Iklan

Dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah yang mendapatkan alokasi dana desa terbesar sebanyak Rp 209 miliar, kemudian disusul Kabupaten Bima sebesar Rp 144 miliar. Kepada bupati dan walikota yang menghadiri acara tersebut, gubernur berpesan agar penggunaan dana desa dicermati.

Ia berharap perangkat pemerintah di desa bisa menggunakan dana tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Kita mengharapkan agar perangkat pemerintahan di desa dapat menggunakan dana desa itu dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemanfaatan dana desa di sejumlah desa di NTB terbilang bagus. Terbukti dengan terpilihnya lima desa sebagai Desa Prospektif Penyelenggara Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016.

Lima desa tersebut yaitu; Aikmel Utara Kecamatan Aikmel, Lombok Timur; Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa; Desa Leu Kecamatan Bolo, Bima; Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang, Lombok Tengah; dan Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

“Lima desa itu nilainya sudah bagus, rata-ratanya 70. Nantinya desa-desa ini berhak mendapatkan prioritas pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka peningkatan sumber daya desa yang bersangkutan,” jelas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTB, Taukhid.

Taukhid menyebutkan ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh desa untuk bisa terpilih dalam ajang ini. Kriteria pertama adalah tata kelola, yakni peran dan tanggung jawab yang jelas (clarity of role and responsibility) di tataran pemerintah desa. Kriteria selanjutnya ialah penganggaran terbuka (open budget) dimana desa memiliki kemauan untuk mempublikasi pengelolaan anggaran.

“Kalau sudah punya website untuk mengumumkan secara terbuka, itu sudah hebat. Kriteria selanjutnya yang harus dimiliki adalah inisiatif transparansi dan pengawasan masyarakat,” tambahnya.

Perolehan penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk semakin bijak mengelola anggaran. Terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here