Soal Perda Inisiatif, Anggota Dewan Ingin Panggil Diskop UMKM

0

Mataram (suarantb.com) – Inisiator Raperda Pemberdayan dan Perlindungan UMKM DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, M.Si mengatakan ingin segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) NTB terkait perbedaan cara pandang terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

Hal tersebut disampaikan Raihan di ruang Komisi II DPRD NTB, Rabu, 16 November 2016. Menurut Raihan, Dinas Koperasi dan UMKM selaku pelaksana teknis dari Raperda tersebut seharusnya bisa lebih terbuka melihat manfaat dari Raperda tersebut. Bukan malah terjebak pada pandangan jangka pendek dan lupa esensi sesungguhnya manfaat dari Raperda itu.

“Kalau disimpulkan, Perda ini justru akan mempermudah dinas terkait seperti koperasi dan UMKM. Birokrat kita sekarang ini harus meninggalkan cara-cara konservatif dan feodal dalam menilai persoalan. Harus terbuka pikirannya,” kata Raihan.

Raihan menyampaikan hal itu karena melihat masih membudayanya pola pikir yang tidak mau lebih terbuka melihat persoalan pada sebagian besar SKPD di Pemprov NTB. Termasuk di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM.

Ia juga mengatakan ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar politik anggaran dengan diinisiasinya Raperda tersebut oleh DPRD NTB. Salah satunya untuk menjabarkan secara lebih spesifik undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada tentang hal tersebut.

“Kedudukan undang-undang dan PP memang di atasnya Perda. Tetapi bukan berarti setelah diatur undang-undang, tidak perlu lagi diatur Perda. Justru Perda itu diperlukan untuk menjabarkan lebih operasional peraturan di atasnya. Karena banyak sekali urusan UMKM yang diatur undang- undang dan PP yang masih perlu diatur lebih di dalam Perda,” paparnya.

Hal tersebut disampaikan Politisi Nasdem ini untuk menjawab pernyataan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang meminta agar Dewan sebaiknya mengutamakan politik anggaran ketimbang merancang Perda. Karena payung hukum mengenai pemberdayaan dan perlindungan UMKM sudah diatur dalam undang-undang dan PP.

Selain itu, Raihan juga meminta agar Dinas tersebut lebih menyadari tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) inti dari DPRD. Yaitu menentukan anggaran, membuat Perda dan melakukan fungsi pengawasan. Diinisiasinya Raperda tersebut merupakan pengejawantahan salah satu dari tiga tupoksi DPRD tersebut.

“Tugas DPRD kan fungsi budgeting menetapkan APBD, yang kedua membuat Perda, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi nggak bisa ditarik ke sekup yang sempit seperti Dinas. Dinas itu pelaksana teknis,” katanya.

Oleh sebab itu, Raihan meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM lebih terbuka dalam melihat Raperda inisiatif dewan tersebut. Bagaimanapun, ada tujuan yang lebih esensial dari sekedar tujuan jangka pendek seperti politik anggaran.

Terkait dengan beberapa program Dinas Koperasi dan UMKM yang saat ini belum terealisasi maksimal karena persoalan anggaran, menurutnya hal itu merupakan persoalan teknis jangka pendek di luar dari persoalan Raperda.

“Dewan sangat mendorong Dinas Koperasi dan UMKM ini supaya apa yang menjadi programnya itu seperti memberikan label halal, membangun koperasi syariah, silahkan saja terus dilakukan itu. Tetapi apa yang mau kita atur melalui Raperda ini lebih luas dari program-program itu,” jelasnya.

Terkait dengan keluhan Dinas Koperasi dan UMKM yang mengatakan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM tersebut, menurut Raihan tidak tepat. Karena pada saatnya nanti DPRD NTB akan mengundang semua pihak terkait termasuk Dinas Koperasi dan UMKM. Tentunya pada tahapan lebih lanjut, karena tidak ada aturan yang mengharuskan DPRD untuk melibatkan SKPD pada tahap awal pembahasan Raperda.

“Bu Selly harus tahu bahwa ini adalah tahapan yang sangat awal. Belum sampai pada fase melibatkan dinas teknis. Aturan mana yang mengatakan tahap awal harus melibatkan teknis terkait. Nanti kalau sudah diterima di paripurna, maka nanti harus melibatkan juga pihak-pihak terkait termasuk Dinas Koperasi UMKM, Biro Hukum dan Dinas Perdagangan,” jelas Raihan. (ast)