2.323 Karyawan Swasta di Mataram Terima Bantuan

Karyawan salah satu hotel menyiapkan makanan untuk tamu pada Rabu, 12 Agustus 2020. Tercatat 2.323 karyawan swasta di Mataram akan mendapatkan subsidi Rp600 ribu dari pemerintah. Diantaranya, para kader KB di kelurahan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 2.323 karyawan swasta di Kota Mataram akan menerima bantuan dari pemerintah. Subsidi hanya diberikan bagi karyawan yang masih aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi di sela- sela menghadiri acara di salah satu hotel di Mataram, Rabu, 12 Agustus 2020 menyebutkan, data karyawan swasta yang akan menerima subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan berjumlah 2.323 orang. Jumlah ini termasuk seribu kader di kelurahan.

Sesuai kriteria Kementerian Ketenagakerjaan bahwa penerima subsidi akan diberikan bagi karyawan yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. “Pokoknya yang terdaftar sampai bulan Juli,” terang Hariadi. Subsidi Rp 600 ribu diterima selama empat bulan terhitung mulai Agustus – Desember. Dana akan masuk ke rekening karyawan. Pemberian subsidi ini, Disnaker berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kewenangan pendataan langsung oleh BP Jamsostek. “Pencairan dua bulan sekali sebanyak Rp1,2 juta,” sebutnya.

Iklan

Proses pendataan masih berlangsung dan ditargetkan selesai 14 Agustus. Pencairan kemungkinan pada Bulan September mendatang. Mantan Camat Mataram menegaskan, subsidi tidak berlaku bagi karyawan yang bekerja di badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Termasuk pegawai tidak tetap di organisasi perangkat daerah. “Kalau hitungannya sih mulai September,” ujarnya.

Perusahaan yang terdaftar baik skala kecil, menengah maupun besar di Kota Mataram sebanyak 898. Tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerja sebagai penerima upah atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia meminta perusahaan pro aktif melaporkan status kepesertaan karyawanya, agar mendapatkan subsidi dari pemerintah. Terkait mekanisme dan teknis lainnya diserahkan sepenuhnya ke BPJamsostek. Pihaknya hanya memfasilitasi dan berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan di lapangan. (cem)