2.100 KK Warga Mataram Belum Punya Rumah

Sebanyak 2.100 KK di Kota Mataram belum memiliki hunian. Solusinya adalah pembangunan rumah susbidi di daerah penyangga. Seperti perumahan subsidi di Dusun Rungkang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat menjadi alternatif pemenuhan hunian bagi warga Kota Mataram. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 2.100 kepala keluarga (KK) di Kota Mataram belum memiliki tempat hunian. Pemenuhan tempat tinggal terkendala keterbatasan lahan. Pembangunan rumah subsidi di daerah penyangga dinilai jadi solusi.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyebutkan, 2.100 jumlah penduduk di Kota Mataram belum memiliki rumah. Sementara, 1.800 unit rumah kategori tidak layak huni. Kategori rumah tidak layak huni dilihat dari sisi pencahayaan, tidak kekumuhan dan lainnya.

Iklan

Sebagai ibukota provinsi, ketersediaan lahan menjadi kendala. Alternatif bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa. Rusunawa ini bisa menjadi solusi penyediaan rumah bagi masyarakat. “Luas Kota Mataram hanya 61,3 km. Sedangkan, penduduk sudah mencapai 500 ribu jiwa. Maka solusi pemenuhan hunian adalah rusunawa,” kata Mohan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman H.M.Kemal Islam membenarkan jumlah warga yang belum memiliki hunian Kota Mataram. Data disampaikan oleh Walikota Mataram,H. Mohan Roliskana berdasarkan data statistik yang diambil secara acak. Karena itu, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi kembali agar jumlah warga tidak punya rumah terkonfirmasi. “Kita sudah pendataan dari pintu ke pintu untuk mendapatkan data riil,” tambah Kemal.

Data tersebut dapat digunakan sebagai program perencanaan untuk segera menangani. Salah satunya adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa, walaupun risikonya pemerintah daerah harus menyiapkan lahan.

Selain alternatif penyediaan rusunawa kata Kemal, pihaknya juga sedang berusaha menggerakan masyarakat berpenghasilan rendah supaya mendapatkan rumah subsidi. Walaupun penyediaan rumah subsidi ini bergeser ke daerah penyangga di Kabupaten Lombok Barat.

Pergeseran pembangunan rumah subsidi di luar kota karena standar tanah Rp20 juta – Rp25 juta. “Kalau wilayah kota ndak mungkin bangun dibangun rumah subsidi karena harga tanah sudah di atas itu,” terangnya.

Kemal mengatakan, standar harga tanah ini sangat menentukan. Pemerintah menghitung harga bangunan dan tanah,sehingga bisa ditekan sekecil mungkin untuk mendapatkan subsidi pemerintah. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional