17 Caleg di KLU Ikut Daftar CPNS

Ketua KPUD Lombok Utara, Burhan Ekwanto (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Peruntungan nasib masa depan membuat masyarakat menempuh berbagai alternatif. Ada yang melalui Pileg, ada pula melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bahkan ada pula diantara para pelamar yang memilih kedua jalur tersebut, meski secara aturan tidak memenuhi syarat administrasi.

Ketua KPUD Lombok Utara, Burhan Ekwanto, Selasa, 23 Oktober 2018 mengakui, pihaknya mendapat surat permintaan konfirmasi dari Badan Kepegawaian Daerah PSDM Lombok Utara perihal pelamar CPNS. BKD ingin mengetahui apakah diantara pelamar CPNS sudah terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019.

Iklan

“Berdasarkan penelusuran data, ketika dia masuk di DCT maka kami beri keterangan bahwa sudah masuk di DCT,” ujar Burhan.

Diakuinya, dari jumlah DCT Pileg 2019 tercatat 393 orang calon legislatif dari 16 Parpol peserta Pemilu di KLU. Angka ini bertambah dari peserta Pileg 2014 lalu sejumlah 333 orang.

“Ini (keanggotaan Parpol) kan masuk syarat di CPNSnya, nah yang di CPNSnya yang dia tidak memenuhi syarat karena di CPNS tidak boleh orang Parpol. Apakah BKD mau mencoret atau tidak, itu tergantung mereka,” jelasnya.

Terpisah, Kepala BKD PSDM Lombok Utara, Drs. H. M Najib, M.Pd., mengakui pihaknya sudah mengambil langkah terkait pelamar CPNS yang terindikasi berasal dari kalangan Parpol. BKD melayangkan surat ke KPUD Lombok Utara meminta daftar nama DCT Caleg untuk disinkronkan dengan daftar pelamar CPNS.

“Data itu kami sinkronkan, dan ternyata ada 17 orang yang terdaftar di Caleg dan ikut mendaftar di peserta CPNS. Menurut aturan yang ada, calon peserta CPNS tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik,” ujarnya.

Dengan demikian, Najib menyimpulkan bahwa 17 orang Caleg tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta CPNS. BKD nantinya akan mengumumkan nama-nama yang lulus dan tidak lulus verifikasi CPNS. Diharapkan nama-nama yang TMS sudah mengetahui alasan pencoretannya oleh panitia karena yang bersangkutan terlibat pada politik praktis. (ari)