150.000 KK Belum Terakomodir PKH

H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menyimpulkan ada tiga hal penting dalam telekonferensi antara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan seluruh bupati/walikota, Selasa, 7 April 2020.

Pertama, semua kabupaten/kota juga  akan mengalokasikan anggaran lewat APBD masing-masing  untuk program JPS. Kedua, semua data penerima  berbasis Basis Data Terpadu (BDT)  yang ada di Dinas Sosial dan divalidasi petugas di desa.

Iklan

‘’Misalnya 105.000 KK penerima dari provinsi sudah ada nama-namanya. Nama itu sudah dikirim ke desa untuk dicek. Apakah orangnya masih hidup atau sudah pindah. Nanti kalau kabupaten/kota kalau memberikan JPS, dia tidak boleh ada dobel penerima. Dia mencari nama lain di luar 105.000 KK itu,” jelas Ridwan dikonfirmasi usai telekonferensi.

Ketiga, kata Ridwan, Pemda Kabupaten/Kota meminta tambahan kuota masyarakat penerima PKH. Nantinya, Pemda Kabupaten/Kota akan mengusulkan ke gubernur. Selanjutnya, gubernur mengusulkan ke Menteri Sosial  untuk penambahan penerima PKH di semua kabupaten.

Ridwan menyebutkan jika melihat data BDT, jumlah masyarakat berpenghasilan terendah di desil I, II, III dan IV di NTB sebanyak 863.000. Masih ada masyarakat yang belum terakomodir sebagai penerima PKH sekitar 150.000 KK. “Ada sekitar hampir 150 ribu KK yang belum tercover. Itu yang didata lagi supaya akurat,” tandasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here