15 Koperasi Syariah Ditargetkan di Dompu hingga 2019

H. Rifaid dan H. Syamsuddin (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menargetkan 15 koperasi syariah berdiri dan beroperasi hingga 2019 mendatang. Lambannya pembentukan koperasi syariah karena keharusan mengubah akta notaris sebagai syarat mendapatkan NPWP baru.

Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd melalui Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP USP), H. Syamsuddin kepada Suara NTB, Rabu, 28 November 2018 mengungkapkan, baru 5 koperasi syariah terbentuk di Kabupaten Dompu hingga tahun 2018 dari target 15 koperasi syariah hingga 2019. Kelima koperasi syariah yang terbentuk dan beroperasi diantaranya koperasi syariah Ibadurrahman Kecamatan Pekat, Garuda Tani Makmur Desa Matua, dan Cahaya Utama Desa Dorotangga.

Iklan

Untuk mewujudkan target pembentukan koperasi syariah, dikatakan H. Syamsuddin, pihaknya merencanakan 25 unit koperasi difasilitasi pembentukan menjadi koperasi syariah tahun 2018. Namun belum terealisasi karena terkendala perubahan AD/ART koperasi.

“Ada ketentuan di Perpajakan yang harus melampirkan perubahan AD/ART dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan kepengurusannya. Perubahan ini diajukan untuk mendapatkan NPWP ke perpajakan. Setelah dapat NPWP baru bisa diproses pembentukan koperasi syariah di Kementrian Koperasi,” ungkapnya.

Ada perbedaan pendapat soal perubahan AD/ART koperasi, sehingga beberapa koperasi yang hendak merubah sistem konvensional ke syariah belum terwujud tahun 2018 ini. Namun target yang belum tercapai di tahun 2018 ini akan diselesaikan pada 2019.

“Kita akan penuhi target pembentukan koperasi syariah di tahun 2019 mendatang,” katanya.

Diakui H. Syamsuddin, ada beberapa koperasi syariah yang sedang dalam proses pengajuan ke Kementrian Koperasi tahun 2018. Diantaranya Kopwan Komodo Kelurahan Montabaru, dan Kopwan Harapan Kita Desa Oo.

Pembentukan koperasi syariah, kata H. Syamsuddin, kini proses tidak terlalu ribet dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Ulama’ yang memiliki sertifikat atas kemampuannya soal sistem syariah sebagai Dewan pembina syariah (DPS) dalam struktur koperasi syariah yang belum ada di Kabupaten Dompu dapat ditunjuk ulama’ terdekat.

Untuk kepentingan ini, pembentukan koperasi syariah di Kabupaten Dompu akan diambil ulama’ dari Bima yang bersertifikat. “Untuk dewan pembina syariah kita (Dompu) diambil dari Bima. Jadi sudah tidak ada masalah dengan tenaga yang memiliki sertifikat sebagai dewan pembina syariahnya,” jelas H. Syamsuddin.

Sistem koperasi syariah, lanjut H. Syamsuddin, lebih kepada sistem yang diterapkan dalam mengembangkan usaha. Jika koperasi konvensional menerapkan sistem bunga, koperasi syariah menggunakan sistem akad dan bagi hasil atas usaha yang dibiayai. “Jadi terhindar dari sistem riba,” katanya.

Syamsuddin juga menegaskan, pihaknya akan tetap memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi yang ada selama diminta. Namun pengawasan juga tetap dilakukan agar koperasi tidak melenceng dari nilai – nilai koperasi yang diatur dalam undang – undang Koperasi no 25 tahun 1992. (ula/*)