15.069 Korban Gempa di Kota Mataram dan KSB Segera Terima Jadup

Wismaningsih Dradjadiah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) segera melakukan pencairan dana dana bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada 15.069 korban gempa yang ada di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pencairan Jadup kemungkinan akan dilakukan pekan ini karena pembuatan nomor rekening penerima sudah rampung.

‘’Kota Mataram dan KSB akan segera turun jadupnya. Rekening sudah jadi,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi, Senin, 24 Juni 2019 siang.

Iklan

Ia menjelaskan pencairan bantuan Jadup untuk korban gempa di Kota Mataram dan KSB tersebut masuk tahap I. Dana bantuan jadup tahap I cair sebesar Rp11,459.400.000 untuk korban gempa di empat kabupaten/kota.

Sebanyak 3.380 korban gempa di Lombok Barat sudah menerima Jadup sebesar Rp2,028 miliar. Kemudian sebanyak 650 korban gempa di Lombok Tengah telah menerima Jadup sebesar Rp390 juta. Sedangkan Jadup sebesar Rp4.585.200.000 akan segera cair untuk 7.642 korban gempa di Kota Mataram. Jadup sebesar Rp4.456.200.000 akan segera cair untuk 7.427 korban gempa di KSB.

Sementara itu, sebanyak 861.042 korban gempa datanya sedang diusulkan ke Kemensos untuk pencairan Jadup tahap II sebesar Rp516.625.200.000. Tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Mataram sebanyak 1.249 jiwa dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp749.400.000.

Kemudian Lombok Barat sebanyak 149.392 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp89.635.200.000, Lombok Tengah sebanyak 285.508 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp171.304.800.000. Selanjutnya, Lombok Utara sebanyak 233.541 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp140.124.600.000, Lombok Timur 119.277 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp71.566.200.000.

Selain itu, KSB 66.420 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp39.852.000.000 dan Sumbawa 5.655 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp3.393.000.000. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk pembayaran jadup tahap II sebesar Rp516.625.200.000.

Wismaningsih menjelaskan, penyebab lamanya pencairan Jadup tahap II karena data yang sering berubah. Perubahan data ini akibat adanya penerima Jadup yang sudah meninggal dunia, pindah domisili dan menjadi TKI.

‘’Pendataan itu butuh tenaga khusus, biaya juga. Sehingga agak lama. Sekarang datanya benar-benar riil.  Tak ada batasan waktu. Tapi kami mendorong kabupaten/kota segera,’’ harapnya.

Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini mengatakan cepat atau lambatnya pencairan Jadup tergantung Pemda kabupaten/kota. Jika datanya sudah benar-benar riil, maka Kementerian akan segera mencairkan.

“Tahap II, Lombok Timur sudah masuk. Datanya sudah dikirim ke pusat. Kemudian KLU juga sudah masuk. Lombok Barat masih perbaikan data,” pungkasnya. (nas)