14.000 Rumah Korban Gempa Belum Tertangani di KLU

H. M. Zaldy Rahardian. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Tim Validasi sudah menuntaskan validasi seluruh rumah warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hasilnya, sekitar 14.000 rumah yang belum tertangani untuk semua kategori.

“Jumlah total rumah sekitar 14.000-an, termasuk data buka blokir dan yang tertangani dari SK susulan,” ujar Ketua Tim Validasi RTG, H. M. Zaldy Rahardian, ST., Kamis, 26 Agustus 2021.

Iklan

Ia menjelaskan, usai validasi final dilakukan, Pemkab diwakili Wabup KLU, Danny Karter Febrianto Ridawan, langsung menemui BNPB. Misi ke Jakarta dengan membawa tiga buah surat permohonan sekaligus. Masing-masing, surat permohonan buka blokir senilai Rp117 miliar, Pemanfaatan dana untuk SK Susulan yang harus kembali ke pusat, dan permohonan rehab rekon atas rumah yang belum sama sekali masuk dalam data rumah rusak.

“SK Susulan dari data awal 7.164 unit itu, yang harus kembali ke pusat sekitar Rp120-an miliar. Jumlahnya memang relatif banyak, karena validasi kita menemukan banyak data yang dobel, ada juga yang turun status kerusakan,” sebutnya.

Namun demikian, Zaldy menyebut kondisi rumah warga yang tidak terdampak gempa cukup banyak yang harus diintervensi. Kelompok ini masuk ke dalam data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Warga kelompok RTLH ini diusulkan pula Zaldy melalui OPD yang dijabatnya – LH Perkim KLU. OPD ini juga berkewajiban mengusulkan anggaran untuk perbaikan rumah RTLH baik untuk bangun baru maupun perbaikan kualitas. “Untuk RTLH ini, kita usulkan Rp120-an miliar, itu untuk 3 ribu unit lebih,” imbuhnya.

Zaldy berharap, pemerintah pusat bersedia menggelontorkan kembali ke daerah dari dana Rp120 miliar kelebihan dana hasil validasi SK Susulan. Dengan demikian, warga pemilik RTLH dapat menempati rumah dengan kondisi yang lebih baik layaknya RTG yang sudah diperoleh warga korban gempa.

Di sisi lain, pihaknya juga optimis batas waktu penggunaan dana DSP BNPB untuk masa transisi yang berakhir 31 Agustus 2021 akan diperpanjang. Mengingat status Kalak BPBD KLU sebagai PPK pengguna anggaran berlaku sampai 31 Desember 2021.

“Tinggal bagaimana memperoleh kesepakatan dengan pusat terkait tenaga fasilitator. Jumlahnya berapa, bagaimana honornya, itu yang akan diperjelas Pak Wabup di BNPB,” pungkas Zaldy. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional