134 CPNS K2 Diperiksa, BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara

Mataram (Suara NTB) – Beberapa hari terakhir, tim gabungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama penyidik Polda NTB melakukan pemeriksaan maraton kasus K2 Dompu. Mereka yang diperiksa adalah honorer K2 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi diduga diloloskan.

Kepala BPKP Bonardo Hutauruk melalui Korwas Investigasi, Ngatno, SE menyebut proses audit berlangsung di Unit Tipikor Mapolres Dompu. Pemeriksaan itu melibatkan tim penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB  yang menangani kasus ini.

Iklan

‘’Ini audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sudah rampung pemeriksaannya kemarin,” kata Ngatno kepada Suara NTB.

Selanjutnya pihaknya memproses penghitungan kerugian negara berdasarkan data dan keterangan saksi yang sudah diperiksa.

Sementara keterangan dari pihak Subdit III Tipikor Polda NTB, 134 CPNS KII Dompu menjalani pemeriksaan sejak Senin, 23 Januari 2017 dan agendanya berakhir Kamis, 26 Januari 2017. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti menyebutkan, pemeriksaan itu terkait koordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB untuk menguatkan keterangan dalam rangka PKKN.

Saksi dari honorer juga sudah dimintai keterangan, berikut bendahara masing-masing SKPD yang ditempati para honorer diangkat menjadi CPNS pada 2014 itu –belakangan Bupati Dompu membatalkan SK pengangkatan honorer KII.

Sebagai gambaran, 390 orang honorer K2 di Dompu dinyatakan lulus pada 2014. Hasil kerja tim ditemukan 134 orang honorer yang dinyatakan lulus tes tulis ternyata tidak memenuhi kriteria. Namun tetap disahkan pada 2015 lalu menjadi CPNS.

Tri Budi melanjutkan, proses hitung kerugian negara itu dimulai BPKP akhir Desember 2016 lalu. Kerugian negara dihitung menurut pemilahan antara honorer KII tidak memenuhi kriteria dan yang memenuhi kriteria.

Setelah diangkat sebagai CPNS, honorer KII itu mulai bekerja di sejumlah SKPD di Pemkab Dompu. Terhitung mulai November 2015 sudah mulai digaji.

Gaji kemudian berhenti dibayarkan November 2016 setelah turun surat dari BKN Regional X Denpasar soal pembatalan NIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Bupati Dompu soal pembatalan pengangkatan honorer KII tersebut.

Sejumlah saksi penting lainnya sudah diperiksa dalam kasus yang sudah masuk tahap penyidikan itu. Diantaranya Bupati Dompu, Bambang M Yasin, dan Sekda Dompu, Agus Bukhari. Saksi Kepala BKD, Abdul Haris sudah dimintai keterangan pada awal dimulainya penyelidikan saat masih ditangani Polres Dompu 2015 lalu.

Sementara pantauan langsung Suara NTB sebelumnya, pemeriksan CPNS K2 di ruang Tipikor Mapolres Dompu masih terus berlanjut. Pemeriksaan terhadap 51 orang CPNS sudah dilakukan. Mereka diklarifikasi terkait proses verifikasi awal dan akhir yang dilakukan pemerintah daerah hingga kemudian diterbitkannya SK CPNS.

Salah seorang CPNS K2 yang berusaha dikonfirmasi terkait agenda pemeriksaan dan minimnya kehadiran CPNS ini, enggan memberi komentar banyak. Pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mereka tidak mengindahkan panggilan penyidik dan kemungkinan mereka akan hadir pada hari terakhir.

‘’Ndak tahu juga mungkin mereka sibuk makanya tidak datang,’’ ujar CPNS yang tidak ingin menyebutkan identitasnya itu.

Sementara itu empat orang penyidik Polda NTB yang melakukan pemeriksaan bergilir terhadap CPNS kelompok 134 ini, pun tak bersedia memberi keterangan. Informasi yang dihimpun pemeriksaan akan dilakukan hingga Rabu (25/1). (ars/why/jun)

Advertisement