11 Ribu Rumah Tangga di NTB Dapat Bantuan PKH

Mataram (suarantb.com) – Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar sebanyak 11 ribu rumah tangga penerima bantuan tunai per tahunnya. Dana bantuan PKH ini langsung dianggarkan dari APBN dan dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) melalui para pendamping PKH yang langsung terjun ke rumah tangga penerima bantuan. Para pendamping PKH ini langsung mempertanggungjawabkan dana tersebut ke Kemensos.

PKH ini diperuntukkan bagi masyarakat tergolong miskin dan sangat miskin sebagai bantuan pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, termasuk bantuan kepada ibu-ibu hamil yang terdata sejak awal kehamilan hingga melahirkan. Bantuan ini tidak bisa dicairkan jika keluarga terdaftar tidak menyekolahkan anak-anaknya yang berusia wajib sekolah. Sebab itulah, PKH ini disebut dengan bantuan tunai bersyarat.

Iklan

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, H. Ahsanul Khalik mengusulkan, untuk mendukung PKH ini, anak-anak usia wajib sekolah diberikan semacam lomba akademik, seperti cerdas cermat dan lomba pidato. Usulan ini dimaksudkan untuk merubah perilaku anak agar sesuai dengan tujuan PKH.

“Ketika mereka memiliki kebanggaan, maka mereka bisa memiliki prilaku untuk bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya, Rabu, 12 Oktober 2016.

Program PKH memiliki tujuan utama memberikan kemudahan-kemudahan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin untuk mengenyam pendidikan yang layak. Demi mencapai tujuan tersebut, Disosdukcapil mengadakan sosialisasi kepada para kepala sekolah SD, SMP, SMA dan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.

“Mereka jangan dipersulit, jangan ditolak, jangan dimintai biaya-biaya. Karenan nanti biayanya sudah dari PKH ini,” tegasnya.

Ia menerangkan untuk menentukan kriteria keluarga miskin dan sangat miskin tersebut, Kemensos berpedoman pada 14 kriteria yang telah tercantum di BPS. Jika setelah diverifikasi oleh pendamping PKH di lapangan, ternyata didapati keluarga penerima tidak memenuhi 14 kriteria tersebut, maka keluarga tersebut dikeluarkan dari data penerima bantuan PKH. (rdi)