11 KK Masih Huni Lapangan Gondang, Fraksi Gerindra Minta Pemda Beri Atensi

Sejumlah KK yang merupakan korban gempa tahun 2018 masih menghuni posko pengungsian Lapangan Umum Kecamatan di Desa Gondang. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Sejak Agustus 2018 lalu, Lapangan Gondang dijadikan posko pengungsian oleh sebagian masyarakat di Desa Gondang. Hingga 2,5 tahun berselang, rupanya masih ada warga yang bermukim dan mengungsi karena kediamannya belum dibangun kembali akibat gempa.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Utara, Hakamah, S.Kh., Minggu, 10 Januari 2021 masih menemukan, masih ada 11 KK yang mendiami shelter hunian sementara yang dibangun oleh NGO Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Lapangan Umum Kecamatan di Desa Gondang itu.

“Hasil penelusuran kami, dari 27 KK, tersisa 11 KK saja yang belum dapat buku rekening. Kami harap OPD terkait beri atensi, supaya warga cepat mendiami rumah yang layak,” ungkap Hakamah.

Pihaknya menangkap, tidak adanya intervensi serius dari pemerintah. Sebab, dari seluruh wilayah di Lombok Utara, Lapangan Gondang menjadi satu-satunya lokasi posko pengungsian yang masih bertahan sampai saat ini.

Banyak kepentingan yang saling terkait dengan masih adanya posko tersebut. Utamanya, warga masih belum mendapat tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman. Dengan tidak terbangunnya rumah pascagempa, mereka dipastikan tidak bisa kembali.

Kedua, aktivitas keolahragaan unsur pemuda/remaja di wilayah kecamatan Gangga, khususnya Desa Gondang terbengkalai. Mengingat lapangan Gondang ini menjadi satu-satunya lokasi representatif untuk pengembangan bakat, minat olahraga khususnya sepakbola kalangan pemuda.

“Kalau dibangunkan rumah, saya kira warga bisa kembali dari loaksi pengungsian lebih cepat. Yang rusak ringan bisa ditangani oleh Dinsos ataupun Dinas LH melalui program yang ada, karena nilainya hanya 10 juta. Korban rusak berat sebisa mungkin diprioritaskan dari pengalihan dana data anomali. Kalau tidak diantisipasi, tupoksi lapangan untuk pengembangan dunia olahraga kita pasti tersendat,” sambungnya.

Ia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta penjelasan kepada pemerintah terkait nasib 11 KK yang belum mendapat rekening itu. Tidak hanya 11 KK itu saja, 7 ribu lebih KK yang masuk dalam usulan ke BNPB juga akan dipertanyakan perkembangannya.

Sementara, satu dari sekian KK yang mendiami Lapangan Gondang, Inaq Rohaniah, kepada Dewan Fraksi Gerindra mengaku sangat lama berharap kepastian dari pemerintah. Sejak mengungsi Agustus 2018 lalu, ia belum mendapat panggilan pembuatan rekening layaknya warga lain yang rumahnya masuk katagori rusak berat. “Kami minta pemerintah cepat membantu bangunkan rumah. Kami sudah bosan di pengungsian,” ungkapnya. (ari)