105 Orang TKI NTB Ditangkap Polisi Malaysia

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 105 orang TKI asal NTB ditangkap Polisi Diraja Malaysia. Mereka termasuk yang dikategorikan TKI Ilegal. Pemerintah masih berkoordinasi untuk memulangkannya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, MM. informasi ini diketahui setelah mewakili kepala dinas, mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural di Jakarta akhir pekan kemarin.

Iklan

Sebanyak 105 orang TKI llegal asal NTB ini, dan 209 orang TKI dengan status sama yang ditangkap oleh Kepolisian setempat.

Seperti diketahui, Imigrasi Malaysia bakal melakukan razia terhadap pekerja ilegal atau Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) di seluruh negara bagian secara besar-besaran sejak akhir bulan Juni 2017 ini. Setelah berakhirnya program pendaftaran E-Card atau Kartu Pekerja Ilegal Sementara.

Program E-Card berlaku untuk para pekerja 15 negara yakni Banglades, Filipina, India, Indonesia, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Langka, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan dan Vietnam.

Dalam rapat tersebut, kata Abdul Hadi, pemerintah membahas seluruh langkah yang dilakukan dalam penanganannya. Dari tingkat pusat, sudah dibentuk Satgas Penanganan TKI Non Prosedural yang diikuti langsung oleh daerah.

Satgas ini terdiri dari unsur Disnakertrans Provinsi NTB, Polda NTB, Imigrasi Mataram, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, BP3TKI dan Dukcapil Provinsi NTB. Beberapa kesepatan yang dihasilkan pada rapat di tingkat pusat, dibeberakan Abdul Hadi.

Diminta kepada tim Satgas Provinsi untuk meningkatkan penjagaan, baik dibandara maupun pelabuhan. Penjagaan ini dilakukan dalam rangka mempersempit ruang gerak para calon TKI yang akan berangkat menggunakan jalur yang tidak direkomendasikan pemerintah.

Selain itu, sosiallisasi kepada masyarakat, atau pencari kerja diharapkan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, Disnakertrans memperkuat koordinasi dengan tim Satgas lainnya. Tambah Abdul Hadi, peningkatan pemberdayaan juga harus dilakukan kepada eks TKI.

Artinya, apa yang dihasilkan dari luar negeri, agar dimanfaatkan lebih produktif. Bila memungkinan, para mantan TKI akan menjadi agen-agen pembaharauan di tingkat masyarakat di daerahnya, melalui modal yang telah dimiliki.

Pemerintah Malaysia akan melakukan tindakan hukum bagi TKI yang tertangkap, serta menindak majikan yang menerima TKI Non Prosudural.

“Sedang dilakukan upaya pemulangan oleh Malaysia sampai ke Jakarta. Dan dari Jakarta ke provinsi, dibebankan menjadi tanggungan Kemenaker. Sementara dari Provinsi ke daerah asal, sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah,” demikian Abdul Hadi. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional