105.000 Pelaku Usaha Mikro Diusulkan Dapat Bantuan Rp2,4 Juta

Ilustrasi Bantuan Dana.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sudah mengusulkan 105.000 pelaku pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat senilai Rp2,4 juta perorang. Usulan ini sudah rampung pada minggu kedua Bulan September, Kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma kepada Suara NTB, Jumat, 18 September 2020.

Upaya akselerasi pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program pemulihan ekonomi ini adalah Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang digulirkan bagi para pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur  dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) No 6 tahun 2020.

Iklan

Yaitu diantaranya, diberikan satu kali dalam bentuk uang Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari bank, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk kegiatan produktif menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Wirajaya menyebut sangat memungkinkan ada tahap lanjutan program ini karena dianggap akan mampu menggerakkan ekonomi nasional dari sektor riil, UMKM.

“Pemberian modal ini dianggap sangat strategis oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM,” jelas kepala dinas. Untuk tahap pertama, 5.300 pelaku usaha mikro yang diusulkan telah menerima pencairan dari rekening BRI. Tahap kedua sebanyak 24.520 pelaku usaha mikro terverifikasi. Jumlah ini akan terus bertambah.

“Itu bantuan langsung, tidak ada pengembalian,” ujarnya. Selain bantuan dari pusat, Pemprov NTB juga memberikan stimulus yang sama kepada sebanyak 175 para pelaku usaha mokro. Nilainya sebesar Rp1 juta per penerima. Tujuannya sama, sebagai bantuan modal usaha. Tanpa dikembalikan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sedang melakukan verifikasi para calon penerima. Dibagi secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di NTB.

Sekitar awal Oktober pencairan sudah bias dilakukan di rekening penerimanya. “Syaratnya mudah. Tidak boleh dobel menerima bantuan, foto copy KTP dan surat keterangan dari desa, serta foto usaha,” demikian Wirajaya. (bul)