10 Tahun Lagi Hutan NTB Diprediksi Habis

Murdhani. (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Laju kerusakan hutan di NTB hingga saat ini terus terjadi. Di satu sisi, upaya penyelamatan kawasan hutan dinilai belum maksimal. Kondisi tersebut jadi ancaman tersendiri bagi hutan NTB. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB memprediksi hutan di NTB tidak akan bisa bertahan sampai 10 tahun kedepan.

“Jika upaya-upaya penyelamatan tidak dilakukan dengan baik, maka dalam 10 tahun kedepan hutan NTB diprediksikan sudah habis,” ungkap Direktur Walhi NTB, Murdhani kepada Suara NTB, saat perayaan HUT Walhi ke 40 dan Walhi NTB ke 32, di Desa Bagu Pringgarata, Kamis, 15 Oktober 2020.

Iklan

Data Walhi NTB menyebutkan, luas kawasan hutan NTB yang rusak sudah mencapai luas sekitar 800 hektar. Artinya hanya tinggal sekitar 20 persen saja kawasan hutan NTB yang masih bisa dikatakan dalam kondisi baik. “Dengan kondisi yang sekarang ini, NTB bisa dikatakan sudah masuk kategori darurat lingkungan,” ujarnya.

Dampak dari kerusakan kawasan hutan tersebut sekarang sudah dirasakan. Kekeringan terjadi di mana-mana. Krisis air bersih mengancam hampir semua wilayah di NTB, akibat dari hilangnya sumber-sumber mata air di daerah ini. Belum lagi kondisi bencana alam seperti gempa tahun 2018 lalu, juga ikut merubah tatanan mata air di daerah ini.

“Saat ini kita masih kekurangan 25 juta meter kubik air bersih. Dengan penurunan sekitar 5 juta meter kubik setiap tahunnya,” terang Murdhani. Kondisi tersebut kian menguatkan sinyal bakal terjadinya water war. Yakni suatu kondisi di mana masyarakat harus berebut air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut maka upaya penyelamatan hutan harus lebih maksimal lagi. Tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tetapi harus bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Karena jelas tidak akan bisa maksimal upaya penyelamatan hutan jika hanya mengandalkan pemerintah.

Terlebih selama ini, upaya penyelamatan hutan yang dilakukan pemerintah daerah hanya berbasis anggaran saja. Dengan kata lain, upaya penyelamatan hutan dilakukan sesuai anggaran yang ada. Di satu sisi, ketersediaan anggaran dalam upaya penyelamatan hutan juga terbatas. Sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas lagi.

“Kalau semua elemen masyarakat dan pemerintah bergerak, ancaman kerusakan hutan pasti bisa diantisipasi. Sehingga potensi hilangnya kawasan hutan di NTB bisa dicegah,” pungkasnya. (kir)