10 Persen Anak di KLU Belum Miliki Akta Kelahiran

Sekretaris Disdukcapil KLU,  Tresnahadi (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus bekerja keras untuk memenuhi kondisi 100 persen anak KLU usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran. Pasalnya berdasarkan data, Dukcapil Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih mencatat 10,60 persen anak belum memiliki akta.

Kadis Dukcapil KLU, Sahabudin, M.Si., melalui Sekdis Dukcapil, Tresnahadi, SP., Senin,  7 Januari 2019  mengakui, data terbaru yang dikumpulkan Dukcapil mencatat, jumlah anak 0-18 tahun di KLU sebanyak 81.824 orang. Dari jumlah itu, mereka yang mempunya akta lahir sebanyak 89,40 persen. “Yang belum miliki akta sekitar 10,60 persen, atau sebanyak 8.677 orang,” katanya.

Iklan

Mantan Camat Kayangan ini menjelaskan, beberapa penyebab belum terekamnya akta lahir seluruh anak disebabkan pola kepengurusan orang tua yang lamban. Tidak seluruh orang tua anak mengurus akta. Selain itu, ada syarat lain dalam kepengurusan akta yang belum terpenuhi, misalnya ketiadaan E-KTP.

Pemda Lombok Utara, ujarnya,  memiliki program kepemilikan akta 1×24 jam pascalahir anak. Terhadap program ini, dapat diklaim berjalan 100 persen. “Untuk anak yang baru lahir rata-rata bisa selesaikan sehari. Bahkan dinas sampai jemput bola,”  klaimnya.

Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk memiliki administrasi kependudukan (adminduk) masih relatif rendah. Kebanyakan masyarakat hanya mengurus adminduk pada saat dibutuhkan. Sementara pada sarpras Dukcapil, meski terbatas namun pelayanan tetap bisa dioptimalkan. Setiap adminduk yang diurus, bisa diterbitkan langsung asal seluruh persyaratannya lengkap.

Untuk diketahui, jelas Tresnahadi, pemerintah pusat sudah menyederhanakan pola kepengurusan adminduk di daerah. Sesuai Perpres 96 tahun 2018 tentang tata cara pencatatan (pengganti Perpres No. 25 tahun 2008), ada beberapa hal yang diserderhanakan. Misalnya penerbitan E – KTP, aturan lama harus ada pengantar dari desa. Kini dengan aturan baru, warga cukup membawa dokuken kartu keluarga (KK).

Bai warga yang pindah/datang, warga cukup menyodorkan KK saja, tidak perlu mengeluarkan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari desa dan kecamatan. Begitu pula, bagi masyarakat yang ingin rekam  E-KTP dil uar domisili, bisa dilakukan dengan membawa KK serta syarat tidak mengubah elemen data adminduk.

“Pemerintah juga menetapkan pelayanan terintegrasi, ketika buat adminduk, maka tidak hanya 1 adminduk saja yang dicetak, tapi bisa 3 sekaligus. Misalnya, saat membuat akta, bisa sekaligus membuat KK baru dan membuat KIA (kartu identitas anak),” jelasnya.

Terhadap perubahan aturan itu,, Dukcapil terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan sejak Perpres baru diberlakukan Oktober 2018 lalu, Dukcapil telah memulai sosialisasi  pada November 2018 dan berlanjut di awal tahun ini.

“Pembuatan Akta juga dimudahkan, Permendagri No. 9 tahun 2016, bagi yang tidak miliki buku nikah bisa diganti dengan SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak). Formulirnya  disiapkan dan kita serahkan juga ke Desa dan Camat,” demikian Tresnahadi. (ari)