10.000 Peserta BPJS PBI Pusat Dikeluarkan

Ilustrasi Kartu BPJS

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 10.000 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat dikeluarkan. Sebab mereka tercatat tidak  pernah melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan serta tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau masyarakat miskin.

“Memang ada sekitar 10.000 warga kita (KSB) sebagai peserta BPJS PBI Pusat yang dikeluarkan. Terhadap data itu, kami saat ini masih menunggu data by name by address untuk kita lakukan verifikasi lebih lanjut di  lapangan,” ujar Kadisos, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Kamis, 2 Juli 2020.

Iklan

Terhadap data tersebut, pihaknya belum bisa memastikan apakah peserta PBI yang dikeluarkan itu masih membutuhkan layanan tersebut atau sudah meninggal dunia. Karena yang dikhawatirkan terjadi jangan sampai masyarakat yang dikeluarkan ini tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi mereka merupakan masyarakat miskin, sehingga akan berdampak pada masalah sosial nantinya. Kondisi tersebut kembali diperparah karena mereka juga tidak diakomodir oleh PBI daerah. “Kami belum bisa memastikan peserta yang dikeluarkan ini masih membutuhkan layanan atau tidak, sebelum data by name by address kita cek lagi di lapangan,” sebutnya.

Selain menunggu data dari Kemensos,  pihaknya juga berharap kepada peserta yang dikeluarkan untuk melapor secara resmi ke daerah. Hal itu dilakukan supaya hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan bisa didapatkan. Bahkan sampai dengan saat ini  sudah ada sekitar lima orang yang sudah datang untuk melaporkan kondisi mereka. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata mereka masuk dalam kategori miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga akan sangat naif jika mereka tidak mendapatkan pelayanan karena sudah tidak lagi terdata padahal sangat membutuhkan.

“Kami minta kepada peserta yang dikeluarkan untuk melapor untuk kita sikapi jika hanya menunggu dari Pusat mereka juga yang kasian,” timpalnya.

Sementara itu, terkait dengan data yang dikeluarkan tersebut ada beberapa alasan, bisa jadi para peserta ini tidak pernah menggunakan kartu peserta tersebut untuk berobat. Sehingga pemerintah berkesimpulan orang ini sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal. Selain masalah tersebut, bisa jadi para peserta ini merupakan masyarakat yang berada di luar data BDT sesuai dengan syarat utama untuk menerima bantuan BPJS PBI pusat. Tetapi yang jelas, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi lapangan terhadap data BPJS PBI supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

“Kami sudah bersurat ke Kemensos untuk bisa diberikan data peserta yang dikeluarkan supaya bisa segera kita sikapi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)