1.964 Proyek Senilai Rp 873,431 Miliar Belum Teken Kontrak

0

Mataram (Suara NTB) – Tahun anggaran 2017 tinggal dua bulan akan tutup buku. Namun masih ada 1.964 proyek senilai Rp 873,431 miliar di  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB belum teken kontrak.

Berdasarkan data e-monev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, sampai 27 Oktober 2017, masih ada seribuan paket proyek yang belum dilakukan penandatangan kontrak. Untuk proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 15 paket belum teken kontrak senilai Rp 13,361 miliar.

IKLAN

Di mana, satu paket proyek senilai Rp 336 juta masih dalam tahap verifikasi dokumen di ULP. Kemudian 14 paket proyek senilai Rp 13,025 miliar masih dalam proses lelang di ULP. Selain itu, sebanyak 1.949 paket proyek non lelang atau Penunjukan Langsung (PL) juga belum teken kontrak.

Dengan rincian, 389 paket proyek PL senilai Rp 93,764 miliar belum diproses. Kemudian sebanyak 1.563 paket proyek PL senilai Rp 766,306 miliar sedang proses. Dari 5.470 paket proyek PL senilai Rp 1,181 triliun tahun ini, baru 3.521 paket senilai Rp 321,026 miliar yang sudah teken kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK).

Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 27 Oktober 2017 siang kemarin, enggan berkomentar mengenai masih banyaknya proyek yang belum teken kontrak. Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan SMS, Swahip belum menjawab.

Dikonfirmasi sebelumnya, Swahip menyatakan pihaknya terus mengimbau dan mendorong OPD  untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan fisik sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Ia mengatakan, seluruh  kegiatan OPD lingkup Pemprov NTB dilakukan pemantauan tanpa melihat proyek tersebut besar atau kecil.

“Bukan kegiatan-kegiatan besar saja tapi seluruh OPD kita pantau. Kita laksanakan pemantauan langsung ke lapangan. Apa permasalahannya, kendalanya, kita berikan solusi-solusi,” ucapnya.

Swahip menambahkan pihaknya tidak melakukan pemantauan atau pengawasan secara khusus kepada OPD-OPD tertentu. Tetapi seluruh OPD dilakukan pemantauan. Untuk pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak ada lagi di OPD. Saat ini hanya  satu paket proyek saja yang masih dilakukan verifikasi dokumen di ULP.

Bahkan salah seorang Kabag ditugaskan untuk memantau mana saja OPD yang masih banyak paket non lelang yang belum diproses atau eksekusi. Dari hasil pemantauan, katanya, ternyata masih ada OPD yang keliru menginput data. Swahip mengatakan, OPD bukan lambat dalam mengeksekusi. Namun mereka berpendapat jika belum selesai dikerjakan, maka belum diproses. Padahal, katanya, itu sedang berproses dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hati-hati melaksanakan proyek menjelang akhir tahun anggaran. Pasalnya, pengerjaan proyek yang dilakukan di akhir tahun, cenderung tak memperhatikan kualitas dan  rentan bermasalah dengan hukum.

‘’Harus hati-hati, agar dari segi kualitas dan keamanan secara hukum penting untuk proyek yang dikerjakan akhir tahun ini. Karena  aspek kehati-hatian itu berkurang karena  mengejar waktu,’’ kata Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah.

Bulan Oktober akan segera berakhir. Artinya, pelaksanaan APBD NTB tinggal dua bulan lagi. Untuk itu, Wakil Gubernur, Sekda dan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan diharapkan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan proyek atau kegiatan di masing-masing OPD.

Bukan hanya proyek-proyek yang masih belum tuntas lelang. Namun juga proyek yang sudah berjalan harus dikawal dan dipacu. Jangan sampai pengerjaan proyek tersebut tidak tuntas sampai batas waktu yang telah ditentukan. Atau ada kontraktor yang kena denda akibat terlambat mengerjakan suatu proyek.

Pasalnya, publik yang akan dirugikan. Karena ada fasilitas publik yang terlambat dinikmati. Untuk itu, pimpinan OPD juga harapkan mengawal semua proyek yang dilaksanakan. Jangan sampai kena masalah baru mereka bertindak.

“Pikiran yang buruk itu kalau pimpinan SKPD beranggapan kalau telat nanti ada denda atau dikasi tambahan waktu kepada kontraktor.  Buang-buang jauh  pikiran seperti itu. Karena  itu berdampak terhadap banyak hal,” katanya. (nas)