1.800 TKA Tinggalkan Lombok Selama Pandemi Covid-19

Ilustrasi. Petugas Imigrasi Mataram melakukan pengecekan dokumen alih status keimigrasian warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas (Itas) di Senggigi, Batulayar, Mataram. (Suara NTB/Imigrasi Mataram)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.800 tenaga kerja asing (TKA) meninggalkan Pulau Lombok selama pandemi Covid-19. Mereka menggarap proyek strategis nasional yang salah satunya pengembangan KEK Mandalika. Di masa PPKM ini, TKA dilarang masuk. “Kalau yang sudah ada di sini dan masih bekerja hanya tinggal 200 orang. 1.800 orang lainnya sudah pulang,” kata Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Putu Agus Eka Putra, ditemui akhir pekan lalu.

Mereka yang masih bekerja ini mengantongi Izin Tinggal Terbatas (Itas). Pemberian izinnya sebelum adanya larangan masuk TKA di masa PPKM Level 4 ini. “Berlakunya selama enam bulan dan dapat diperpanjang empat kali,” ujarnya. Para TKA ini tersebar di berbagai proyek strategis nasional di Lombok. Baik di sektor konstruksi maupun energi. Termasuk yang menggarap proyek KEK Mandalika. “Yang sudah ada di sini, sudah ada izinnya. Tapi kalau ada yang masuk lagi dilarang,” kata Putu.

Iklan

Hal itu berdasarkan Permenkumham RI No27/2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa PPKM darurat yang dikeluarkan 19 Juli lalu. “Saat ini kita sedang sosialisasikan aturan ini,” sebut dia. Aturan itu memberi kewenangan Menkumham untuk membatasi orang asing yang masuk atau transit ke wilayah Indonesia selama PPKM Darurat atau kini berganti jadi PPKM Level 4. Namun, aturan ini memberi pengecualian.

Diantaranya, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Sementara orang asing pemegang izin tinggal yang masih berada di Indonesia dapat diberikan izin tinggal baru setelah memperoleh visa. Baik persetujuan visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas. “Larangan ini berlaku selama PPKM atau sampai dikeluarkan aturan terbaru dari Menteri yang mengubah aturan ini,” tutup Putu. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional