1.800 KPM BST di Kota Bima Bermasalah

Iksan. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menemukan 1.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Bima, bermasalah terkait validasi data kependudukan. Akibatnya, penyerahan bantuan untuk Maret-April 2021, tertunda sementara waktu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs. H. Muhidin, MM., melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Drs. H. Iksan kepada Suara NTB, Kamis, 22 April 2021 menyampaikan, data bayar untuk bantuan sosial tunai pada Bulan Februari kemarin tercatat 9.144. Namun khusus penyaluran dua bulan terakhir (Maret-April), hanya sekitar 7.000an KPM yang dikirim datanya oleh kementerian. “Jadi ada 1.800 KPM yang belum bisa dibayar karena data kependudukan mereka invalid menurut Kemensos,” ungkapnya.

Iklan

Tertundanya penyaluran BST akibat data kependudukan yang bermasalah, menurut dia, tidak saja dialami wilayah ini melainkan hampir semua Kabupaten/Kota di NTB.

Dari 1.800 KPM BST bermasalah, memang terdapat 500an KPM lolos sebagai penerima setelah melalui proses verifikasi dan validasi data. Hanya saja, mereka belum mengantongi perintah pembayara  dari kementerian lewat Kantor Pos. “500an orang itu sudah lolos untuk dibayarkan, namun belum ada perintah pembayaran di Kantor Pos selaku juru bayar,” jelasnya.

Selain fokus menyelesaikan peyaluran BST untuk 7.000an KPM yang telah ditetapkan kementerian. Dinas Sosial (Dinsos), masih menunggu hasil verifikasi dan validasi data lanjutan dari pusat, apakah ada penambahan dari 500an KPM atau justru sebaliknya.

Ditegaskan Iksan, penentuan final KPM menerima atau tidak bantuan BST, BPNT dan PKH sepenuhnya ada di kementerian. Pihaknya hanya membantu proses verifikasi dan validasi data lapangan. “Jadi kita tunggu saja, kerena sepenuhnya keputusan itu ada di kementerian,” pungkasnya. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional