1.301 KK Warga NTB Keluar dari Kemiskinan

Ilustrasi (Kemiskinan)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) NTB mencatat sebanyak 1.301 KK warga keluar dari kemiskinan. Ribuan KK warga NTB yang keluar dari kemiskinan tersebut sebelumnya merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program pengentasan kemiskinan di NTB.

‘’Angka hasil capaian ini sangat membanggakan, karena banyak penerima manfaat (PKH) percaya untuk mundur secara sukerala karena merasa diri sudah sejahtera,’’ kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH di Mataram, Sabtu, 11 Juli 2020.

Iklan

Khalik menyebutkan, 1.301 KK penerima PKH mundur secara sukarela karena merasa sudah sejahtera periode Januari hingga Juni 2020. Disebutkan, jumlah bantuan PKH yang disalurkan Pemerintah Pusat di NTB per Juni 2020 sebesar Rp84,7 miliar lebih. Bantuan tersebut disalurkan kepada 345.899 KK penerima manfaat di seluruh NTB.

‘’Jika dilihat realisasinya, dampak program  PKH sangat signifikan. Data graduasi sejahtera mandiri Kabupaten/Kota di NTB pada  tahun 2020 sebanyak 1.301 Keluarga. Data tersebut diambil mulai Januari hingga Juni tahun 2020,” sebutnya.

Dari 1.301 KK penerima PKH yang keluar dari kemiskinan, terbanyak di Lombok Timur 769 KK. Kemudian Kabupaten Dompu 190 KK, Lombok Utara 98 KK, Sumbawa 83 KK. Selanjutnya, Kota Mataram 58 KK, Lombok Tengah 50 KK, Lombok Barat 31 KK, Sumbawa Barat 19 KK, Bima 2 KK dan Kota Bima satu KK.

Ia mengatakan capaian hingga pertengahan tahun ini cukup menggembirakan. Dalam kurun waktu enam bulan (Januari – Juni), belum genap setahun sebanyak 1.301 KK mundur secara sukarela dari penerima PKH. Pada 2019, jumlah penerima PKH yang keluar dari kemiskinan sebanyak 1.082 KK.

Jadi, untuk enam bulan selanjutnya, Juli hingga Desember 2020 pada masa new normal, pendamping akan bekerja maksimal untuk menumbuhkan semangat penerima bansos non tunai tersebut bisa sejahtera mandiri.

Berdasarkan data yang sejahtera, rata-rata  didominasi keluarga penerima manfaat  yang memiliki usaha kecil (mikro). Seperti usaha bakulan dan kios kecil di tengah lingkungan masyarakat. Melalui pendampingan program  PKH pada pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelompok (P2K2). Pendamping di setiap waktu, sederet pengetahuan diberikan, seperti materi dalam modul Pengasuhan anak dan Pendidikan, Modul Kesehatan, Modul usaha eonomi serta Modul Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Kesos), pelayanan Lansia dan Disabilitas Berat.

Dengan pengetahhuan yang diperoleh, warga  percaya diri untuk perubahan prilaku dan cara berfikir serta pengembangan usaha sehingga  membuahkan hasil. ‘’Penerima yang sudah lebih awal memiliki usaha, diberikan motivasi dan edukasi pengembangan usaha, melalui modul Ekonomi. Ini cara jitu pendampingan program Kemensos tersebut,’’ terangnya.

Khalik mengatakan program PKH Kemensos ini sejalan dengan visi misi Pemprov NTB. Salah satunya target menciptakan masyarakat sejahtera mandiri. Oleh sebab itu, pendamping PKH tugasnya tidak sekedar memastikan bantuan cair, tetapi harus punya rencana kerja yang jelas dan terukur.

Sehingga graduasi mandiri atau masyarakat yang mundur secara sukarela karena sudah sejahtera  yang terjadi bukan alami. Tetapi pendamping harus bisa menggali potensi yang dimiliki keluarga penerima manfaat yang menjadi dampingannya.

Sehingga mempunyai target waktu untuk bisa meningkatkan taraf hidup KPM dan mengraduasi mandiri KPM tersebut. Menurutnya, capaian sejahtera mandiri tidak cukup dengan advokasi  dan edukasi semata.

Program di provinsi dan daerah harus dapat mengintervensi penerima PKH. Sebab, bantuan PKH adalah bantuan untuk menjamin kebutuhan dasar, kurang cukup untuk penguatan modal usaha.

‘’Penerima manfaat harus diintervensi dengan bantuan komplementer lainnya. Agar mereka bisa semangat dalam dunia usaha mikro yang dimilikinya. Apalagi di masa kekinian, hampir semua warga membutuhkan bantuan sosial,’’ katanya.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebesar 13,88 persen. Turun sebesar 0,68 persen dibandingkan pada Maret 2019 yang sebesar 14,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebanyak 705.680 orang, menurun 30.300 orang dibanding Maret 2019 yang sebanyak 735.960 orang. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional