1.150 RTG di Lobar Diduga Bermasalah

Proses pembangunan salah satu RTG di wilayah Gunungsari. Sekarang ini, sebanyak 1.150 RTG di Lobar diduga bermasalah. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tim Pemda Lombok Barat (Kobar) menemukan ada 1.150 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) yang masih bermasalah. Pasalnya, di antara ribuan RTG ini ada yang belum dibangun, namun masih ada dananya di bank. Ada juga yang rumahnya sudah mulai dibangun, namun belum ada dananya. Data RTG yang terinterseksi (tak sinkron). Untuk menelusuri data bermasalah ini perlu koordinasi lintas sektor, mengngat hal ini berkaitan dengan penyelesaian LPJ dana gempa  yang harus dituntaskan bulan ini.

Sekda Lobar Dr. H.Baehaqi mengatakan, dari 1.150 RTG ini masih ditelusuri dengan melakukan kolaborasi serta elaborasi datanya antara fasilitator, bank dengan data yang ada di BPBD.  “Ada 1.150 data RTG ini masih terinterseksi (bermasalah), ada yang belum dibangun tapi ada dananya mengendap di bank,data inilah yang perlu kita telusuri,” tegas dia.

Iklan

Untuk mempercepat penyelesaian data RTG ini, BPBD harus duduk bersama dengan Dukcapil, karena terlihat data ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dobel. Target untuk menyelesaikan data ini, harus segera ditindaklanjuti sesuai arahan bupati.

Diakuinya, data RTG ini berpengaruh terhadap penyelesaian LPJ dana bantuan RTG dari pusat. Sampai saat ini, capaian penyelesaian RTG dana gempa 74 persen. Sedangkan sisanya 26 persen belum tuntas. Sisa LPJ yang belum tuntas ini ada dalam 1.150 unit RTG ini, sehingga belum bisa mencapai 100 persen. “Itu termasuk di dalamnya penyebab LPJ belum selesai,” tegas dia. Untuk Itulah data ini perlu dipelajari secara detail.

Terkait data LPJ yang hilang seperti temuan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) menurut mantan Kepala Bappeda ini bukan menghilang, namun terinterseksi atau satu orang masuk ke dua kelompok. Hal ini disebabkan pada pendataan awal gempa lalu aparat pemerintah dituntut kerja cepat, target harus tercapai dalam situasi waktu itu. Kondisi ini, ujarnya, yang mempengaruhi data tersebut.

“Tapi jelas instruksi pak bupati, pelajari data segera tindaklanjut,” tegas dia.  Karena itu, untuk menyelesaikan data interseksi ini harus koordinasi dengan pihak bank. Untuk menelusuri data ini, harus ditelusur melalui data kependudukan NIK,” tambahnya.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kobar Joko Marhaendrianto mengatakan, 1.150 RTG yang dimaksud akibat beberapa permasalahan, yakni menyangkut dana belum direalisasikan di bank akibat masih ada warga belum mengambil buku tabungan.

Kalau belum mengambil buku tabungan, otomatis dananya belum bisa didebet dan RTGnya belum dibangun. Kedua kata dia, ada beberapa yang dobel sudah dilakukan permohonan di bank untuk dibersihkan, namun belum ditindaklanjuti. Sehingga data yang harusnya dobel itu berkurang, tapi belum dibersihkan. Ketiga, ada RTG yang dibangun mandiri belum masuk. “Itu yang menyebabkan ada 1.150 RTG bermasaah ini,”ujar dia.

Menurutnya setelah ada konsolidasi dengan Disperkim terkait hal ini, maka data ini bisa diselesaikan. (her)