Suara NTB » News » Headline » Penetapan Gempa NTB Jadi Bencana Nasional Butuh Dukungan Politik
Penetapan Gempa NTB Jadi Bencana Nasional Butuh Dukungan Politik Penetapan Gempa NTB Jadi Bencana Nasional Butuh Dukungan Politik
Anggota DPR RI, Nanang Samodra dan Anggota DPD RI, Farouk Muhammad (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Pemerintah dan sejumlah instansi terkait menilai, gempa NTB pada 5 Agustus 2018 memang belum memenuhi kriteria sebagai gempa nasional. Namun,... Penetapan Gempa NTB Jadi Bencana Nasional Butuh Dukungan Politik

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah dan sejumlah instansi terkait menilai, gempa NTB pada 5 Agustus 2018 memang belum memenuhi kriteria sebagai gempa nasional. Namun, demi memaksimalkan dukungan untuk pemulihan dan penanganan bencana, perlu upaya ekstra untuk mendorong agar kejadian ini ditetapkan sebagai bencana nasional.

Hal itu disampaikan sejumlah kalangan yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 9 Agustus 2018. Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah kebencanaan, Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc, menekankan bahwa terobosan politik memang dibutuhkan untuk mendorong penetapan bencana gempa di NTB menjadi bencana nasional.

Terobosan ini diperlukan karena secara teknis, gempa NTB memang dipandang pemerintah belum termasuk dalam kriteria bencana nasional. Nanang mengemukakan, sejak gempa 29 Juli 2018 lalu, dirinya telah menghubungi sejumlah mitra kerjanya yang berkaitan dengan penanganan bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

Setelah gempa 5 Agustus, Nanang juga mengemukakan hal serupa, mengenai pentingnya gempa NTB ditetapkan sebagai bencana nasional.

‘’Kita sedang berupaya untuk mengusulkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional. Namun pusat masih melihat bahwa provinsi dianggap mampu untuk menanganinya, kecuali jika pemerintah provinsi juga lumpuh akibat gempa barulah ditangani langsung oleh pusat,’’ ujar Nanang melalui aplikasi pesan instan.

Nanang menegaskan, meski secara karakteristik NTB dianggap masih cukup mampu menangani gempa ini, namun ia berharap semua pihak ikut menyuarakan hal serupa. Yaitu, pentingnya mendorong penetapan gempa NTB sebagai bencana nasional. ‘’Ya kita berharap semua, jangan hanya beberapa orang saja. Tapi kita semua bersuara sama, termasuk media massa. Juga kan bisa melalui media sosial,’’ tegas politisi Partai Demokrat ini.

Baca juga:  Stok Obat-obatan bagi Korban Gempa Cukup untuk Tujuh Hari

Nanang juga sempat menyoroti sejumlah hal. Seperti, kekeliruan asumsi BMKG yang awalnya menganggap gempa 29 Juli yang berkekuatan 6,4 SR sebagai gempa utama. Pendapat ini kemudian diakui sendiri oleh pihak BMKG di sejumlah kesempatan. Belakangan, gempa 5 Agustus berkekuatan 7,0 SR yang disebut sebagai gempa utama.

‘’Ternyata terjadi lagi gempa yang lebih besar (dari gempa 29 Juli), 7 SR tanggal 5 Agust 2018, dan 6,4 SR tanggal 9 Agustus 2018. Berarti masih ada kemungkinan gempa dengan skala cukup besar terjadi lagi,’’ ujar Nanang.

Karena itulah Nanang menegaska,  pentingnya masyarakat untuk tetap waspada dan mengupayakan mitigasi bencana.

Selain problem itu, dalam sejumlah kunjungannya ke lokasi gempa, Nanang juga menemukan problem seperti kekurangan dapur umum yang memerlukan upaya penambahan dari hanya enam buah yang ada sekarang. ‘’Karena tidak cukup hanya menyiapkan dapurnya saja, tetapi juga logistiknya,’’ ujar Nanang.

Baca juga:  392 Meninggal dan 1.353 Warga Luka-luka

Selain itu, Nanang juga mengingatkan kerusakan bangunan yang jumlahnya sangat banyak, perlu dipikirkan bersama antar instansi agar pemulihannya dapat dilakukan secara cepat.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPD RI, Prof. Farouk Muhammad mengemukakan bahwa kriteria yang paling menentukan sebuah bencana di daerah sebagai bencana nasional adalah kesanggupan  pemerintah daerah yang mengalami bencana.

“Jika berdasarkan penilaian yang obyektif dan terukur Pemda yang bersangkutan, dalam hal ini Provinsi NTB masih mengklaim mampu, berarti belum bisa ditarik ke pusat sebagai bencana nasional,” ujar Farouk.

Namun, belum ditetapkannya bencana ini sebagai bencana nasional tidak berarti bahwa pemerintah pusat akan membatasi pemberian bantuan. Bantuan menurutnya tetap akan mengalir sesuai kebutuhan dan mampu dikelola oleh pemerintah provinsi NTB.

“Jadi sesungguhnya pernyataan status nasional atau daerah adlh lebih pada persoalan kemampuan manajerial, bukan material,” ujarnya. Hanya saja, Farouk juga mengakui bahwa dirinya lebih berharap gempa NTB ditetapkan sebagai bencana nasional. “Sebagai senator tentu saya akan terus upaya mendorong agar ini ditetapkan menjadi gempa nasional,” tegasnya. (aan)

BERITA TERKAIT :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *