Suara NTB » News » Lombok Timur » Lotim Persilakan Desa Gunakan DD Penuhi Kebutuhan Korban Gempa
Lotim Persilakan Desa Gunakan DD Penuhi Kebutuhan Korban Gempa Lotim Persilakan Desa Gunakan DD Penuhi Kebutuhan Korban Gempa
Kepala DPMPD Lotim, H. M. Juaini Taofiq (Suara NTB/dok)
Selong (Suara NTB) – DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempersilakan kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa (DD) untuk... Lotim Persilakan Desa Gunakan DD Penuhi Kebutuhan Korban Gempa

Selong (Suara NTB) – DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempersilakan kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa (DD) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama, kebutuhan masyarakat yang dilanda bencana gempa beberapa waktu lalu.

Kepala DPMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, Rabu, 8 Agustus 2018, menjelaskan, penggunaan DD dapat dilakukan terhadap penanganan bencana yang bersifat mendesak dan nilainya tidak terlalu besar. Penggunaannya pun harus masuk dalam fasilitas umum, misalnya pemenuhan kebutuhan tenda, MCK umum, sehingga akan dilakukan penyesuaian penggunaannya melalui APBDes perubahan.

“Silakan saja digunakan DD itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana gempa. Itu diperbolehkan dan sudah ada aturannya. Namun tetap harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kalau memang untuk penanganan rumah-rumah yang rusak, Dinas PMD mendorong jika penanganan dilakukan oleh BPBD. Terlebih setiap tahun ada program untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sehingga saat ini yang didorong yakni untuk kebutuhan berupa tenda darurat, MCK umum maupun dapur umum terutama ketika masyarakat itu kesulitan memenuhi kebutuhannya pasca terjadinya bencana. Untuk itu, pemerintah desa diminta tidak takut menggunakan DD selama itu untuk kepentingan masyarakat.

Maka dari itu, ia berharap terhadap kepala desa yang wilayahnya dilanda bencana harus responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Apabila kepala desa melakukan itu, lanjut dia, maka Dinas PMD dan pemerintah kecamatan siap membantu menyelesaikan persoalan administrasinya. Artinya jangan sampai ada istilah bahwa dana desa itu tidak bisa diotak-atik meskipun terjadinya bencana.

Selama pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah desa kemudian dimusyawarahkan bersama BPD dalam APBDes perubahan, maka pasti ada jalan karena itu diperbolehkan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dikatakan penggunaan dana tak terduga. Maka penggunaan DD itu juga bisa masuk dalam dana tak terduga. “Kalaupun DD-nya belum keluar, silakan saja kepala desa itu berutang selama masih dalam batas pengendalian,” ungkapnya.

Sejauh ini sudah beberapa desa yang sudah melakukan penggunaan DD itu, seperti Desa Toya dan Pringgabaya Utara didorong untuk menggunakan DD di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama dapat dipertanggungjawabkan. (yon)

BERITA TERKAIT :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *