Suara NTB » News » Ekonomi » Realisasi KUR Didominasi Perdagangan Besar dan Eceran
Realisasi KUR Didominasi Perdagangan Besar dan Eceran Realisasi KUR Didominasi Perdagangan Besar dan Eceran
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. L. Saswadi (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Hingga semester I tahun 2018, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp846,184 miliar. Berdasarkan alokasinya per sektor, perdagangan besar... Realisasi KUR Didominasi Perdagangan Besar dan Eceran

Mataram (Suara NTB) – Hingga semester I tahun 2018, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp846,184 miliar. Berdasarkan alokasinya per sektor, perdagangan besar dan eceran mendominasi penyalursan sebesar 18,697 persen.

Berdasarkan data yang diterima Dinas Koperasi dan UMKM provinsi NTB, perdagangan besar dan eceran mengambil porsi penyaluran sebesar Rp 522,071 miliar. Disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp 179,423 miliar, perikanan Rp 17,012 miliar, industri pengolahan Rp 45,636 miliar, konstruksi Rp 1,075 miliar, penyedia akomodasi dan penyedia makanan Rp22937 miliar.

Selain itu, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi mengambil porsi Rp6,875 miliar. Sementara real estate, usaha persewaan dan jasa juga Rp6,533 miliar. Jasa pendidikan terendah Rp105 juta. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp291 juta. Jasa kemasyarakatan sosial budaya dan hiburan Rp41,921 miliar dan penerimaan kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp 2,303 miliar.

Penyalurannya melalui 11 bank. BRI menyalurkan Rp 533,977 miliar, BRI Syariah Rp19,495 miliar. BNI menyalurkan Rp153,934 miliar, Bank Mandiri Rp80,287 miliar, Bank NTB Rp18,527 miliar. Bank Artha Graha I Rp10,817 miliar, BPD Bali Rp13,360 miliar, BPD NTT Rp25 juta, BTN Rp2,150 miliar, CTBC Bank Rp2,303 miliar dan 990 (UMi) Rp11,306 miliar.

Baca juga:  Penyaluran KUR di NTB, Perbedaan Data Kemenkeu dan Bank Capai 10.239 Debitur

Sebarannya di masing-masing wilayah, tercatat untuk debitur Provinsi NTB Rp65 juta, Kabupaten Bima Rp113,782 miliar, Kota Bima Rp18,751 miliar, Kabupaten Dompu Rp49,253 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp110,651 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat Rp22,098 miliar, Kabupaten Lombok Timur Rp159,220 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp132, 123 miliar. Kabupaten Lombok Barat Rp91,881 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp33,777 miliar dan Kota Mataram Rp114,577 miliar.

Keberadaan fasilitas kredit dengan keuntungan pinjaman cukup lunak ini, kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM harus diserap seluruhnya kredit yang disubsidi oleh pemerintah ini. Dengan KUR ini, wirausaha dapat digerakkan.

Baca juga:  Penyaluran KUR di NTB, Perbedaan Data Kemenkeu dan Bank Capai 10.239 Debitur

“Saat ini lapangan pekerjaan sulit, menjadi PNS juga sulit. Lebih baik berwirausaha, manfaatkan KUR yang disediakan pemerintah,” demikian mantan Penjabat Bupati Lombok Barat ini.

Untuk meningkatkan serapan KUR, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menggerakan konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Dimana para konsultan juga bertugas mendampingi para pelaku usaha ia menjadi bankable.

Selain itu, ada juga pendamping KUR yang disebar ke kabupaten/kota. Para pendamping inilah yang membantu proses pengajuan KUR di bank oleh pelaku usaha, hingga terealisasi. Terakhir, ada juga pendamping Diklat yang disebar di kabupaten/kota, turut mendampingi para pelaku UMKM. (bul)

BERITA TERKAIT :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *