Suara NTB » News » Pilihan Editor » Bappeda Kota Mataram Diminta Ungkap Fakta
Bappeda Kota Mataram Diminta Ungkap Fakta Bappeda Kota Mataram Diminta Ungkap Fakta
Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)
  Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kota Mataram berbicara fakta sebenarnya mengenai persoalan Rencana Tata Ruang... Bappeda Kota Mataram Diminta Ungkap Fakta

 

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kota Mataram berbicara fakta sebenarnya mengenai persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemprov melihat data yang disampaikan Pemkot Mataram tidak sinkron antara data tabular dengan peta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP mengatakan hasil kaji validasi terhadap luas lahan pertanian yang berada di tabel (data tabular) dengan peta masih tidak sinkron. Dalam RTRW, kata Ardhi, yang paling berisiko adalah petanya.

“Kita minta justifikasi dari Kota Mataram. Mana yang betul datanya. Itu saja masalahnya,” kata Ardhi ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu, 11 Juli 2018 siang.

Baca juga:  Kebijakan Pemprov Hambat Investasi Rp 7,6 Triliun di Mataram

Pemkot Mataram diminta tak membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Pemprov NTB. Pasalnya, data yang mereka sampaikan dengan peta masih berbeda. Sehingga, pembahasan mengenai revisi Perda RTRW Kota Mataram ini tak kunjung tuntas.

Anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB ini mengharapkan Kepala Bappeda Kota Mataram berbicara fakta sebenarnya. Sehingga sampai saat ini persoalan RTRW tersebut belum selesai dibahas. ‘’Tolong kepala Bappeda itu bicara fakta sebenarnya. Karena sampai minggu kemarin masih berubah angkanya. Kepala Bappeda yang bersurat,’’ ungkapnya.

Pada prinsipnya, kata Ardhi, revisi Perda RTYRW Kota Mataram itu belum selesai dibahas lantaran adanya perbedaan data tabulasi luas lahan pertanian dengan yang berada di peta. “Itu tidak sinkron,” tandasnya.

Baca juga:  Kebijakan Pemprov Hambat Investasi Rp 7,6 Triliun di Mataram

Sebelumnya, Pemkot Mataram mengatakan akibat belum disetujuinya revisi perda RTRW Kota Mataram menyebabkan triliunan nilai investasi tersandera. Selain itu, belum adanya persetujuan revisi Perda RTRW ini juga menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Karena investasi tak bisa berjalan akibat belum adanya persetujuan revisi Perda RTRW tersebut dari provinsi. (nas)

BERITA TERKAIT :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *